Oleh : Ramdan Buhang
Sudah hampir seminggu saya keluar dari Puskesmas setelah menjalani perawatan, namun pengalaman tersebut masih melekat di benak saya. Sebagai pasien BPJS, saya mengira semua kebutuhan pengobatan akan terpenuhi, tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Selama masa perawatan, saya harus membeli obat di luar karena ketiadaan stok di Puskesmas. Bayangkan, untuk rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada layanan kesehatan publik, situasi ini tentu memprihatinkan.
Yang lebih menyedihkan, ini bukan hanya pengalaman pribadi saya. Banyak warga Bolmut yang juga merasakan hal yang sama—kebutuhan akan obat-obatan vital tak dapat dipenuhi karena anggaran yang belum tersedia. Alasan di balik ketiadaan obat di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya ternyata lebih kompleks: pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) gagal dilaksanakan. Dan siapa yang patut bertanggung jawab? Sepuluh anggota DPRD Bolmut yang memilih mangkir dari Rapat Paripurna.
Sepuluh Anggota Dewan yang Absen
Mereka yang absen bukan hanya wakil rakyat sembarangan. Sepuluh anggota DPRD Bolmut dari Fraksi Gabungan, yang terdiri dari Partai Golkar, Perindo, Demokrat, PKB, dan PAN, memutuskan untuk tidak hadir dalam rapat penting ini. Nama-nama seperti Saiful Ambarak, Andriansah Septian Pakaya, Djoni Patiro, Fikri Gam, Masdiayani Lantana, Sutrisno Van Gobel, Ronal Bolota, Mardan Umar, Donal Lamunte, dan Ramlan Tinamonga memilih tidak hadir dengan alasan pimpinan DPRD definitif belum terbentuk, mereka mengabaikan kewajiban mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Padahal, jika mereka mau merujuk pada aturan yang ada, Pimpinan Sementara DPRD memiliki wewenang penuh untuk memimpin rapat, termasuk membahas APBD-P. Pasal 34 ayat (2) dan (3) dari PP 12/2018 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.3/3434/SJ sangat jelas mengatur bahwa Pimpinan Sementara tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi vital DPRD, seperti pembahasan anggaran. Jadi, apa sebenarnya alasan mereka?
Rakyat yang Menanggung Akibatnya
Ketika para wakil rakyat ini absen, dampaknya langsung terasa oleh kita, masyarakat Bolmut. Gagalnya pembahasan APBD-P berarti terhentinya alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sektor kesehatan, khususnya, menjadi sektor yang paling terpukul. Ketersediaan stok obat yang kosong adalah salah satu bukti nyatanya.
Bagi saya dan banyak pasien lain yang tergantung pada layanan BPJS, ketiadaan obat di Puskesmas bukan hanya masalah kecil. Ini adalah cermin ketidakpedulian para pemangku kebijakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Apa gunanya jaminan kesehatan jika obat yang diperlukan harus dibeli sendiri di luar fasilitas kesehatan? Rakyat Bolmut tidak seharusnya menjadi korban dari ketidakbecusan segelintir politisi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan partai daripada kesejahteraan rakyat yang mereka wakili.
Motif Politik di Balik Absen?
Melihat betapa krusialnya pembahasan APBD-P ini, sulit untuk tidak curiga ada motif politik di balik absennya sepuluh anggota dewan ini. Apakah mereka sedang memainkan taktik untuk mengganggu pemerintahan yang ada? Ataukah ini hanya perhitungan politik jangka pendek untuk mengamankan posisi tertentu? Yang pasti, aksi mangkir ini bukanlah demi kepentingan rakyat Bolmut.
Waktu untuk Bertindak
Sebagai warga Bolmut, kita tidak boleh tinggal diam. Rakyat butuh wakil yang benar-benar peduli, bukan yang absen saat rapat penting. Kita harus terus mengawasi dan menuntut tanggung jawab dari para wakil rakyat kita. Dan untuk sepuluh anggota dewan yang absen ini, kami berharap mereka segera menyadari bahwa tanggung jawab sebagai wakil rakyat tidak boleh diabaikan.
Rakyat Bolmut tidak bisa terus menunggu—apalagi sampai stok obat habis total. Jangan sampai keterlambatan ini merenggut lebih banyak nyawa atau memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Wakil rakyat harus segera kembali menjalankan tugasnya, dan APBD-P harus segera dibahas. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari permainan politik yang tak berpihak kepada mereka.
Untuk sekarang, kita hanya bisa berharap dan menjaga kesehatan sebaik mungkin. Karena, siapa yang tahu kapan stok obat akan kembali normal? Semoga kita tidak lagi menjadi korban dari politik yang tidak berpihak pada rakyat.
Posting Komentar untuk "Rakyat Bolmut Jangan Sakit Dulu, Stok Obat Masih Kosong"