BOROKO - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolmut tengah menghadapi tekanan publik akibat pelayanan yang dianggap di bawah standar. Masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait buruknya fasilitas kesehatan, mulai dari tidak tersedianya makanan pasien hingga alat medis yang tidak berfungsi optimal. Namun, situasi ini disinyalir tak sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen rumah sakit. Gagalnya pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 oleh DPRD Bolmut menjadi disinyalir menjadi penyebab utama.
Dampak dari gagalnya pembahasan APBD ini Nyatanya sangat besar. RSUD Bolmut saat ini menghadapi keterbatasan anggaran untuk hal-hal mendasar seperti penyediaan obat-obatan, honor tenaga kesehatan non-ASN, serta operasional sehari-hari. "Tidak hanya makanan pasien yang terlambat disuplai, tetapi juga hal-hal penting lainnya seperti pembayaran SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit), pengangkutan sampah medis, hingga kalibrasi alat-alat kesehatan," Kata Ketua LP-KPK Bolmut Fadli Alamri.
Tanpa anggaran yang cukup menurut Fadli, RSUD Bolmut tak dapat memberikan pelayanan yang layak, Semua masalah yang dihadapi rumah sakit ini terkait dengan kurangnya anggaran operasional yang harusnya sudah disahkan melalui perubahan APBD.
“Ini adalah konsekuensi nyata dari ego yang menyala-nyala. Akibat ketidakhadiran mereka, anggaran yang sangat penting bagi masyarakat tertunda, dan rakyat yang menjadi korban,” kritik Fadli.
Menurut Fadli, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) telah diterapkan oleh Pemda sebagai upaya maksimal, tetapi langkah ini seharusnya tidak terjadi. Selain pelaksanaannya yang memakan waktu lama akibat Pemda harus bolak-balik ke pusat dan provinsi untuk mendapatkan persetujuan, dampak dari kegagalan pembahasan Perubahan APBD 2024 terasa semakin berat bagi masyarakat. Kinerja DPRD harus dipertanggungjawabkan terkait ketidakmampuannya dalam menyelesaikan pembahasan anggaran yang berdampak langsung pada pelayanan publik. "Rakyat tidak boleh lagi menjadi korban dari ego dan ketidakhadiran mereka dalam rapat-rapat penting yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat." tambahnya
lebih lanjut fadli mengatakan, Fraksi Karia Bersatu, yang terdiri dari Partai Golkar, Perindo, Demokrat, PKB, dan PAN, harus menjadi sorotan publik.
"Keberadaan 10 anggota DPRD dari fraksi tersebut telah menjadi penghalang utama dalam pembahasan APBD 2024 ini. Ketidakhadiran mereka dalam paripurna perubahan APBD adalah akar dari semua persoalan yang terjadi di RSUD, sudah saatnya publik menuntut pertanggungjawaban dari anggota DPRD tersebut, agar mereka tidak lagi mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan politik semata." tegas Fadli.
Data yang diperoleh media ini menunjukkan, RSUD Bolmut sedang menghadapi serangkaian masalah yang kompleks. Sejumlah dokter spesialis kini terancam tidak menerima honorarium. total dari anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,2 miliar, yang mencakup pembayaran jasa tenaga kesehatan non-ASN. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya utang pembayaran pengangkutan sampah medis yang mencapai Rp 300 juta, yang terus-menerus dikejar oleh pihak penyedia jasa. Di samping itu, honor sejumlah juru masak yang bertanggung jawab menyediakan makanan bagi pasien juga sudah dua bulan belum dibayarkan. Selain itu, kalibrasi alat kesehatan, termasuk pemeliharaan sistem radiologi, senilai Rp 200 juta juga belum dibayarkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah anggaran di RSUD Bolmut bukan hanya sekadar angka, tetapi berdampak langsung pada pelayanan dan kesejahteraan tenaga medis yang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Penulis : Ramdan Buhang
Posting Komentar untuk "Krisis di RSUD Bolmut, Fadli Alamri: Absennya Legislator Bawa Malapetaka"