Keterlambatan Gaji di Sekretariat DPRD Bolmut: Gejala Bobroknya Manajemen dan Budaya Korupsi

Penulis : Ramdan Buhang

Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tengah terjebak dalam labirin masalah yang seolah tak berujung. Di tengah berbagai isu yang menghantui, satu persoalan menonjol: keterlambatan pembayaran gaji pegawai. Kasus ini bukan hanya sekadar masalah administratif, tetapi mencerminkan kondisi manajemen yang bobrok dan budaya korupsi yang merajalela.

Setelah anggaran gaji ditransfer ke rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), proses seharusnya bisa berjalan lancar. Namun, kenyataannya berbeda. Sistem yang ada mengharuskan dua petugas: checker dan maker. Ketika maker selesai menjalankan tugasnya, gaji pegawai tetap terhambat karena checker belum melakukan verifikasi. Inilah cerminan betapa rumit dan lambatnya birokrasi yang ada. 

Lebih mengherankan lagi, kabar burung beredar di kalangan pegawai bahwa checker memang enggan bertugas. Praktik semacam ini bukanlah hal baru di Sekretariat DPRD Bolmut. mungkin karena harus dikasih tip agar pekerjaan berjalan mulus, hal ini bisa menjadi momok yang menakutkan, mengintimidasi baik pegawai biasa maupun pihak ketiga. Seharusnya, pegawai menerima hak mereka tanpa perlu menyuap atau melobi. Namun kenyataan berkata lain.

Tapi, keterlambatan gaji hanyalah bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Dalam beberapa tahun terakhir, enam pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Bolmut terjerat dalam berbagai kasus korupsi. Tahun 2023 menjadi tahun yang kelam, ketika dua bendahara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus markup tagihan listrik, diikuti dengan dua pejabat lainnya yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Dan pada tahun 2024, seorang pejabat PPTK pun terpaksa berhadapan dengan hukum karena kasus korupsi pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah moral dan etika di Sekretariat DPRD Bolmut sudah mengkhawatirkan.

Dengan bertumpuknya kasus korupsi, semakin jelas bahwa manajemen Sekretariat DPRD Bolmut perlu diperbaiki. Budaya meminta tip yang merajalela menambah parah situasi ini, menjadikan pegawai dan masyarakat sebagai korban. Keterlambatan gaji, jika tidak ditangani dengan serius, akan menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Tentunya, Sekretaris Dewan (Sekwan) sebagai pimpinan harus lebih selektif dalam menunjuk petugas yang kompeten dan berintegritas.

Perbaikan harus dimulai dari manajemen yang transparan dan akuntabel. Semua pegawai berhak mendapatkan hak mereka tanpa harus dipersulit oleh birokrasi yang rumit. Reformasi dalam sistem pembayaran gaji adalah suatu keharusan. Jika tidak, akan terus ada ketidakadilan yang merugikan banyak pihak.

Sekretariat DPRD Bolmut harus menyadari bahwa mereka bukan hanya melayani pegawai, tetapi juga masyarakat yang mengandalkan kinerja mereka. Saatnya untuk berbenah, agar citra instansi ini tidak terpuruk lebih jauh. Dengan langkah yang tepat, Sekretariat DPRD Bolmut dapat berfungsi kembali dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Lokasi: Boroko, Kec. Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, Indonesia

Berbagi :