,%20Donny%20Rumagit,.jpeg) |
| Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut), Donny Rumagit |
BOROKO, BINADOW.ID - Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut), Donny Rumagit, mengkritisi keras pelaksanaan tahapan Pilkada Sulut 2024, terutama soal keterlibatan aparatur negara dalam mendukung kandidat tertentu. Menurut Donny, empat bentuk “kejahatan demokrasi” yang mengancam integritas Pilkada adalah politik uang, politisasi SARA, penyebaran hoaks, dan mobilisasi aparatur negara yang melibatkan ASN hingga TNI/Polri.
“Ini jelas ancaman bagi demokrasi kita,” tegas Donny saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Tahapan Pilkada Sulut yang digelar KPU Sulut bersama Forum Wartawan DPRD Sulut di Hotel Four Points, Manado, Sabtu (9/11/2024). Dalam acara itu, Donny menekankan pentingnya peran jurnalis dalam menjaga netralitas dan keadilan Pemilu.
Ia mengajak para jurnalis untuk aktif melawan berbagai bentuk penyimpangan ini. “Jika kita sadar ada yang tidak beres dalam demokrasi kita, maka kita harus berdiri bersama untuk melawan. Jurnalis memiliki posisi penting sebagai penyampai pesan damai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Donny mengingatkan bahwa pengawasan terhadap Pilkada tidak hanya menjadi tugas Bawaslu semata, namun juga membutuhkan peran serta masyarakat dan insan pers. “Pengawasan Pilkada bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tugas kita bersama. Bersama rakyat, kita awasi pemilu; bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu,” pungkas Donny.
Penulis: Ramdan Buhang
Posting Komentar untuk "Bawaslu Sulut Kecam Mobilisasi Aparatur Negara dalam Pilkada 2024"