Oleh: Ramdan Buhang, SP
Dua hari terakhir, saya membaca berita yang bikin geleng-geleng kepala, hingga tertawa terpingkal-pingkal. Media lokal di Bolaang Mongondow Utara ramai-ramai memberitakan dugaan Pj. Bupati Bolmut, Darwin Muksin, tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Alasannya? Karena beliau memangkas anggaran perjalanan dinas! Serius, ini tuduhan yang benar-benar menggelitik.
Media lokal ini memang tidak salah, menurut saya. Begitulah adanya. Wartawan menulis berdasarkan informasi yang diberikan sumber mereka. Dan, siapa lagi kalau bukan oknum pejabat yang merasa “dihakimi”? Dengan segala kenyamanan yang terganggu akibat kebijakan Pj. Bupati, mereka lantas curhat ke media, berharap mendapat simpati publik. Tapi, alih-alih memunculkan rasa iba, tuduhan ini justru lebih pantas menjadi bahan tertawaan.
Sekarang begini, kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Apakah perjalanan dinas masih relevan saat ini? Apa gunanya, selain jadi beban anggaran yang terus membengkak? Sudah menjadi rahasia umum bahwa perjalanan dinas di beberapa tempat sering kali kehilangan makna sejatinya. Orientasinya bukan lagi mendukung tugas pemerintahan, tetapi menjadi semacam "pendapatan tambahan". Dari tiket pesawat, hotel berbintang, hingga tunjangan harian—semuanya menggiurkan, terutama jika pekerjaan di lapangan minim, tetapi laporan tetap dibuat dengan rapi.
Lalu, ketika anggaran perjalanan dinas ini dipangkas oleh Darwin Muksin, muncul keluhan dari beberapa pejabat yang merasa ruang geraknya dibatasi. Saya hampir tidak bisa menahan tawa. Jika seorang pejabat merasa sulit bekerja hanya karena perjalanan dinas dibatasi, kita harus bertanya: sebenarnya mereka bekerja untuk rakyat atau untuk kenyamanan pribadi mereka?
Justru langkah yang diambil oleh Pj. Bupati ini patut diapresiasi. Darwin Muksin tidak pandang bulu dalam mengambil keputusan efisiensi anggaran. Bagi beliau, perjalanan dinas yang tidak mendesak adalah pengeluaran yang tidak diperlukan, apalagi saat anggaran daerah harus difokuskan pada hal-hal yang lebih penting. Bukankah ini cerminan netralitas yang sesungguhnya? Beliau tidak memprioritaskan satu kelompok atau pihak tertentu, melainkan bertindak untuk kepentingan bersama.
Tapi lucunya, langkah ini malah dipelintir menjadi tuduhan "diskriminasi politik." Rasanya tuduhan ini lebih mencerminkan ketidaknyamanan pihak-pihak yang selama ini mungkin terlalu menikmati "manisnya" perjalanan dinas. Kalau mau jujur, ada banyak pejabat yang merasa terganggu karena kebijakan ini mengguncang rutinitas lama mereka. Namun, apakah ini cukup untuk menyebut Pj. Bupati tidak netral? Tentu tidak.
Sebagai masyarakat, kita harus jujur melihat persoalan ini. Apakah rakyat Bolmut benar-benar peduli apakah pejabat bepergian ke luar daerah atau tidak? Tidak. Yang rakyat inginkan adalah pelayanan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Memangkas perjalanan dinas adalah langkah yang tepat untuk memastikan anggaran daerah digunakan dengan bijak.
Jadi, kalau ada yang masih ngotot mengatakan Darwin Muksin tidak netral, saya rasa mereka perlu bercermin. Apakah ini soal netralitas atau soal kenyamanan mereka yang terganggu? Kalau mau jalan-jalan, silakan saja. Tapi bayar tiket sendiri, menginap pakai uang sendiri, dan jangan bawa-bawa anggaran daerah. Dengan begitu, kita bisa melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya mencari keuntungan pribadi.
Darwin Muksin telah menunjukkan keberanian untuk membuat keputusan yang sulit, meskipun pasti ada yang merasa dirugikan. Namun, keberanian ini adalah langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan. Jika ada pejabat yang merasa kehilangan "pendapatan" karena perjalanan dinas dibatasi, mungkin ini saatnya mereka belajar bahwa uang negara bukan untuk jalan-jalan.
Terima kasih, Salam Akal Sehat
Posting Komentar untuk "Darwin Muksin Tak Netral? Ah, yang Benar Saja!"