BOROKO, BINADOW.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar rapat evaluasi bersama empat organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa, (28/7/2026). Pertemuan itu difokuskan pada pembahasan serapan anggaran, progres pelaksanaan program, serta keselarasan kegiatan dengan visi dan misi Bupati menjelang pembahasan APBD Perubahan 2026.
Empat OPD yang mengikuti rapat yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang), serta Dinas Pariwisata.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Boltara, Abdul Zamad Lauma, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Sem Hasan. Turut hadir Ketua DPRD Boltara Dewi Zandra Astuti Mondo, Sekretaris Komisi III Vikri Gam, serta anggota Komisi III Meidi Pontoh, Donal Lamunte, dan Adrian Pakaya.
Ketua Komisi III DPRD Boltara, Abdul Zamad Lauma, mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan setiap program yang dijalankan OPD berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Menjelang pembahasan APBD Perubahan, kami ingin memastikan sejauh mana realisasi anggaran di masing-masing OPD, apa saja kendala yang dihadapi, serta apakah program yang dilaksanakan benar-benar mendukung visi dan misi kepala daerah. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ujar Abdul Zamad kepada media ini.
Ia menegaskan, APBD Perubahan harus menjadi momentum memperbaiki pelaksanaan program yang belum optimal. Menurutnya, setiap OPD perlu menyampaikan kondisi riil di lapangan agar DPRD memiliki dasar yang kuat dalam memberikan rekomendasi maupun menyusun kebijakan anggaran pada sisa tahun berjalan.
“Kami tidak hanya melihat angka serapan anggaran, tetapi juga kualitas pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Jika ada program yang belum berjalan sesuai rencana, ini saatnya dievaluasi dan dilakukan penyesuaian agar target pembangunan tetap tercapai,” katanya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan perkembangan pelaksanaan program, realisasi anggaran, hambatan yang dihadapi, serta rencana penyesuaian kegiatan yang akan diusulkan dalam APBD Perubahan 2026. Komisi III kemudian memberikan sejumlah catatan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program pada sisa tahun anggaran.
Penulis: Ramdan Buhang