TUTUYAN, BINADOW.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boltim Tahun 2025–2029. Paripurna ini digelar di ruang sidang utama DPRD Boltim, Kamis (17/4/2025), dan menjadi titik awal proses penyusunan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penyusunan RPJMD yang bersifat partisipatif dan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut dokumen ini akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, sehingga harus disusun dengan cermat dan transparan.
“RPJMD ini akan menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Karena itu, pembahasannya harus cermat, transparan, dan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan,” kata Samsudin.
Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengagendakan paripurna tersebut. Ia menekankan bahwa penyusunan RPJMD ini merujuk pada regulasi yang jelas, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029.
Dalam penjelasannya, Bupati Oskar menguraikan bahwa rancangan awal RPJMD telah memuat visi dan misi pemerintahan hasil pilkada 2024, yakni OPPO-ARGO, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi aktual daerah. Ia menambahkan bahwa arah kebijakan pembangunan juga diselaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi, agar tercipta kesinambungan antar tingkatan pemerintahan.
Bupati juga mengajak seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat sipil, untuk terlibat aktif dalam memberi masukan terhadap rancangan awal tersebut demi kesempurnaan dokumen final.
Paripurna ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ihksan Pangalima, seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD, para pejabat eselon II, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga teknis terkait. Setelah tahap ini, rancangan awal RPJMD akan masuk ke fase konsultasi publik dan harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi dokumen resmi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
Pewarta: Mejikrits Rumewo
Editor: Ramdan Buhang
Meniti karier sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar