Peserta Non-Honorer Lolos PPPK, Warga Boltim Tagih Penjelasan BKPSDM

Kab. Boltim659 Dilihat

BOLTIM, BINADOW – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memantik keresahan. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi pelaksanaan rekrutmen yang tengah berjalan, terutama terkait keikutsertaan peserta yang disebut tak pernah tercatat sebagai tenaga honorer di lingkungan SKPD Pemkab Boltim.

Kritik ini menguat setelah muncul dugaan bahwa beberapa peserta lolos verifikasi tanpa pernah mengabdi sebagai honorer di instansi pemerintah daerah. Warga menilai seleksi semestinya memprioritaskan mereka yang sudah lama bekerja dan menunjukkan dedikasi.

“Sangat disayangkan jika ada yang tidak pernah bekerja di SKPD tapi bisa lolos. Ini mencederai rasa keadilan,” ujar seorang tokoh masyarakat kepada media ini, Selasa, (7/5/2025). Ia meminta agar pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Keluhan serupa juga datang dari sejumlah tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di berbagai dinas. Mereka khawatir pengangkatan PPPK hanya menjadi ajang formalitas administratif tanpa mempertimbangkan rekam jejak pengabdian.

“Jangan hanya nilai administrasi yang dilihat. Kami yang sudah bertahun-tahun kerja berharap ada keadilan,” kata seorang honorer dari salah satu OPD di Boltim.

Menanggapi polemik ini, Bupati Boltim Oskar Manoppo menegaskan komitmennya menjaga integritas proses seleksi. Ia menyatakan tak akan segan menindak jika ditemukan pelanggaran, meskipun keputusan pengangkatan sudah terbit. “Kalau ada laporan masyarakat dengan bukti kuat, pasti kami proses. SK bukan tameng jika terbukti ada pelanggaran,” ujar Oskar.

Kepala BKPSDM Boltim, Rita Kamumu, menyampaikan bahwa panitia seleksi akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang memenuhi syarat. Ia mengingatkan bahwa seluruh peserta telah menandatangani surat pernyataan keabsahan data. “Kalau nanti terbukti ada data yang tidak sesuai, peserta bersangkutan harus bertanggung jawab,” katanya.

Baca Juga  Pemdes Tutuyan Siap Bentuk Pengurus Koperasi Merah Putih

Pemerintah berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan dan turut mengawasi proses seleksi agar berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan akuntabilitas.

Pewarta: Rits Rumewo

Komentar