PALU, BINADOW.COM – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025).
Forum strategis ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan diikuti pejabat tinggi nasional serta kepala daerah dari seluruh Sulawesi.
Tampak hadir di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai, serta para gubernur dari berbagai wilayah, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi pusat dan daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional, khususnya dalam konteks transformasi tata ruang dan pemanfaatan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
“Kita ini hidup, tumbuh, dan kembali ke tanah. Maka ruang harus diatur dengan baik. Tidak bisa dibiarkan tumpang tindih dan saling klaim,” tegas AHY dalam sambutannya. Ia menekankan pentingnya kepastian tata ruang dan status tanah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Senada, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa tata ruang bukan sekadar dokumen teknokratik, melainkan harus diimplementasikan secara konsisten dengan dukungan regulasi, kepemimpinan daerah, dan sinergi lintas sektor.
Kepada media ini, Bupati Oskar Manoppo menyebut forum ini sebagai bagian dari upaya menyinergikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan RPJMD provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi.
“Forum ini menjadi momentum konsolidasi komitmen antar pemangku kepentingan untuk mempercepat revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten, serta mendorong legalisasi RDTR yang terintegrasi dengan OSS guna mendukung kemudahan investasi dan pengendalian ruang yang berkelanjutan,” ujarnya.
Oskar menambahkan, forum ini membuka ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi tantangan faktual dan menyusun strategi peningkatan kualitas perencanaan tata ruang.
“Ini juga menjadi ajang berbagi informasi teknis dan pengalaman antar daerah dalam menyusun serta mengimplementasikan rencana tata ruang yang relevan dan aplikatif,” terangnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Boltim, Harris Pratama Sumanta, mengungkapkan bahwa tingkat kesesuaian tata ruang di Boltim telah mencapai 93,62 persen. Saat ini, pemerintah daerah tengah mengebut revisi RTRW untuk mencapai 100 persen pada tahun ini.
“Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Minahasa Selatan,” kata Harris.
Ia menegaskan kesiapan Pemkab Boltim dalam menyukseskan pembangunan berbasis tata ruang demi menciptakan keadilan spasial, efisiensi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi dan kawasan timur Indonesia secara umum.
Pewarta : Rits Rumewo
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar