Total TKD Sulut Turun Rp 2,2 Triliun, Boltara Bukan Satu-satunya Daerah yang Dipangkas

BOROKO, BINADOW.COM — Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) ternyata bukan satu-satunya daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan data resmi pemerintah provinsi, seluruh kabupaten dan kota di Sulut mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Data yang diperoleh media ini menunjukkan, hasil evaluasi keuangan daerah menegaskan adanya penurunan drastis pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sulawesi Utara. Total anggaran yang semula mencapai Rp 13,07 triliun pada 2025, kini hanya tersisa Rp 10,86 triliun pada 2026. Dengan kata lain, terjadi pemangkasan sekitar Rp 2,2 triliun, atau hampir 17 persen dari total anggaran tahun sebelumnya.

Tak hanya di tingkat provinsi, penurunan juga terjadi di semua wilayah kabupaten/kota. Pada level provinsi, TKD turun dari Rp 2,32 triliun menjadi Rp 1,73 triliun, atau berkurang Rp 593,8 miliar.

Sedangkan di tingkat kabupaten, Bolaang Mongondow Selatan menjadi daerah dengan pengurangan tertinggi — dari Rp 814,19 miliar menjadi Rp 447,33 miliar, turun Rp 366,85 miliar.
Disusul Minahasa Selatan yang kehilangan Rp 255,10 miliar, dan Minahasa berkurang Rp 246,82 miliar.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) turut terdampak, dengan pengurangan sebesar Rp 110,13 miliar, dari Rp 591,65 miliar (2025) menjadi Rp 481,52 miliar (2026). Meski bukan yang terbesar, jumlah itu tetap signifikan bagi kapasitas fiskal daerah yang bergantung pada dana transfer pusat.

“Ini bukan hanya persoalan Boltara, tapi fenomena di seluruh Indonesia, termasuk TKD Provinsi dan 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Semua daerah alami pemangkasan alokasi TKD,” ujar Sekda Boltara, dr. Jusnan Mokoginta, MARS, kepada media ini, Senin (6/10/2025)

Data tersebut menegaskan bahwa tidak ada satu pun daerah di Sulawesi Utara yang mengalami kenaikan alokasi TKD. Daerah seperti Kota Manado, Kabupaten Talaud, dan Bolaang Mongondow Timur pun tercatat mengalami pengurangan.

Pemangkasan besar ini diperkirakan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, terutama dalam pembiayaan program prioritas dan proyek strategis. Sekda Boltara menegaskan, tren ini menjadi peringatan penting bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tren ini menandakan perlunya daerah memperkuat kemandirian fiskal dan PAD agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Sejumlah kepala daerah kini mulai menyiapkan langkah efisiensi dan realokasi belanja, agar program pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengganggu pembangunan di sektor vital.

Penulis : Ramdan Buhang

Ramdan Buhang

Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.