BOROKO, BINADOW.COM — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mulai memanaskan mesin politik partai melalui konsolidasi internal yang digelar di tiga daerah pemilihan. Konsolidasi tersebut dikemas dalam Sarasehan Membumikan Empat Pilar Kebangsaan, sekaligus menjadi ruang penegasan sikap politik partai terhadap isu-isu strategis nasional, termasuk wacana pemilihan kepala daerah melalui lembaga legislatif.
Sarasehan dilaksanakan di Dapil I Kaidipang–Pinogaluman, Dapil II Bolangitang Barat–Bolangitang Timur, serta Dapil III Bintauna–Sangkub. Kegiatan ini diikuti kader partai dari berbagai tingkatan, pengurus struktural, hingga simpatisan sebagai bagian dari upaya memperkuat soliditas dan kesiapan organisasi di tingkat akar rumput.
Forum sarasehan tidak hanya berfokus pada penguatan ideologi melalui pemahaman Empat Pilar Kebangsaan, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka mengenai arah demokrasi Indonesia. Dalam diskusi tersebut, PDIP Bolmong Utara secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pilkada melalui parlemen yang belakangan kembali mencuat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bolmong Utara, Drs. Hi. Amin Lasena, MAP, menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan amanat reformasi yang harus dijaga bersama. Ia menilai, menarik kembali hak memilih kepala daerah dari tangan rakyat sama saja dengan memundurkan demokrasi ke masa lalu.
“Kita sudah melewati proses panjang untuk menghadirkan pilkada langsung. Ini bukan hadiah, tapi hasil perjuangan demokrasi. Kalau sekarang ada wacana dikembalikan ke parlemen, itu berarti kita sedang melangkah mundur,” ujar Amin Lasena kepada media ini, Selasa (6/1/2025)
Ia menekankan, kedaulatan rakyat tidak boleh dipersempit hanya atas nama efisiensi atau kepentingan politik sesaat. Menurut dia, demokrasi memang membutuhkan biaya dan energi, namun jauh lebih berbahaya jika rakyat kehilangan hak menentukan pemimpinnya sendiri.
“Kepala daerah harus bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada segelintir elite di parlemen. Kalau mandatnya bukan dari rakyat, maka keberpihakannya patut dipertanyakan,” katanya.
Menurut PDIP, pilkada langsung merupakan instrumen penting untuk memastikan legitimasi kepemimpinan di daerah. Meski pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi dan perbaikan, mekanisme ini dinilai tetap paling demokratis karena membuka ruang partisipasi rakyat secara luas.
Dalam sarasehan itu juga disoroti risiko pilkada melalui legislatif yang berpotensi memperbesar praktik transaksi politik. Kepala daerah yang terpilih dikhawatirkan lebih terikat pada kepentingan partai atau fraksi dibanding kepentingan masyarakat luas.
PDIP Bolmong Utara menilai alasan efisiensi anggaran yang sering dikemukakan untuk mendukung pilkada tidak langsung tidak dapat dijadikan pembenaran. Demokrasi, menurut partai berlambang banteng itu, tidak bisa diukur semata dengan hitungan biaya, tetapi harus dilihat dari nilai kedaulatan rakyat yang dijaga.
Sarasehan ini juga diarahkan sebagai ruang edukasi politik bagi kader agar mampu menyampaikan kepada masyarakat pentingnya mempertahankan pilkada langsung. PDIP mendorong kader di setiap dapil aktif berdialog dengan warga, menjelaskan bahwa hak memilih pemimpin secara langsung adalah hak konstitusional yang tidak boleh ditarik kembali.
Selain penguatan ideologi dan sikap politik, kegiatan ini dimanfaatkan untuk memetakan kesiapan struktur partai di masing-masing wilayah. Setiap dapil menjadi ruang menyerap aspirasi kader, mengevaluasi kerja organisasi, serta menyusun langkah strategis menghadapi dinamika politik ke depan.
Usai rangkaian sarasehan, PDIP Bolmong Utara juga menggelar kegiatan sosial dengan membagikan diakonia Natal. Bantuan tersebut disalurkan kepada pengurus partai yang merayakan Natal, simpatisan, serta janda lanjut usia di wilayah kegiatan.
Menurut Amin Lasena, kegiatan diakonia ini merupakan wujud nyata politik yang membumi dan berpihak pada nilai kemanusiaan. Partai, kata dia, tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Politik harus punya rasa. Kehadiran partai di tengah masyarakat tidak boleh berhenti pada urusan kekuasaan, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan,” ujarnya.
Amin Lasena juga menegaskan, PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus menyapa rakyat, tidak hanya hadir lima tahun sekali saat momentum politik. Ia menyampaikan, PDIP Bolmong Utara akan selalu hadir setiap waktu melalui konsolidasi dan kegiatan-kegiatan sosial untuk mendengar langsung keluhan serta aspirasi warga.
“PDI Perjuangan tidak datang hanya saat butuh suara. Kami ingin terus menyapa, mendengar, dan berjalan bersama rakyat lewat kegiatan seperti ini,” katanya.
Ia menambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan garis perjuangan partai yang tidak sekadar ingin berada di lingkar kekuasaan. Menurut dia, PDI Perjuangan telah menegaskan sikap politiknya sebagaimana moto partai.
“PDI Perjuangan bukan sekadar duduk bersanding atau bagi kekuasaan, tapi tertawa, tersenyum, dan menangis bersama rakyat,” ujar Amin Lasena.
Pernyataan itu, kata dia, merupakan cerminan ajaran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang berulangkali menekankan, kekuatan sejati partai terletak pada kedekatan dan keberpihakan kepada rakyat.
Rangkaian Sarasehan Membumikan Empat Pilar Kebangsaan dan kegiatan diakonia tersebut berlangsung selama tiga hari, Jumat hingga Minggu, 5–7 Desember 2026, dan dilaksanakan bergiliran di tiga daerah pemilihan di Bolmong Utara.
(Sam/wed)
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar