BOROKO, BINADOW.COM — Lemahnya kemandirian fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali menuai sorotan dari DPRD. Ketua Komisi III DPRD Boltara, Abdul Zamad Lauma, S.IP, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam mengelola potensi ekonomi lokal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politisi yang akrab disapa Om Dul itu menyebut tingginya ketergantungan Boltara pada dana transfer pusat menjadi cermin belum optimalnya upaya pemda menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Padahal, menurut dia, Boltara memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat menopang kapasitas fiskal jika dikelola secara terarah.
“Kepala daerah seharusnya lebih jeli membaca peluang usaha di daerah. Boltara ini kaya potensi, tetapi miskin terobosan fiskal karena belum dikelola secara optimal dan terarah,” ujar Abdul Zamad Lauma kepada media ini, Minggu, (8/2/2026).
Ia memaparkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga pertambangan masih berjalan tanpa konsep besar dan perencanaan jangka panjang. Kondisi tersebut membuat potensi bernilai ekonomi tinggi itu belum mampu memberi kontribusi signifikan terhadap PAD.
Om Dul juga menyinggung lambannya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boltara. Menurutnya, ketiadaan kepastian tata ruang menjadi penghambat utama masuknya investasi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
“RTRW provinsi sudah ditetapkan, tapi RTRW kabupaten masih jalan di tempat. Tanpa kepastian tata ruang, investor akan ragu masuk, dan potensi daerah tidak bisa digarap maksimal,” katanya.
Ia menilai tidak adanya integrasi antara perencanaan tata ruang dan strategi pengelolaan potensi daerah membuat kondisi fiskal Boltara stagnan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak semestinya terus bergantung pada dana transfer pusat tanpa upaya membangun kemandirian keuangan.
“Kalau potensi sebesar ini terus dibiarkan tanpa arah, tanpa RTRW yang jelas, dan tanpa strategi fiskal yang kuat, jangan heran Boltara akan terus bergantung pada pusat,” ujarnya.
Karena itu, Om Dul mendesak pemerintah daerah segera merampungkan RTRW kabupaten dan menyiapkan kebijakan strategis yang fokus meningkatkan PAD. Ia menilai pemerintah perlu melampaui pola kerja rutin dan mulai membangun fondasi kemandirian fiskal melalui perencanaan yang matang serta keberanian mengambil terobosan.
Editor: Ramdan Buhang
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar