BOROKO, BINADOW.COM – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) BMR kembali mencuat. Namun dari Bolaang Mongondow Utara (Boltara), isu yang mengemuka bukan sekadar soal anggaran, melainkan kekhawatiran atas identitas sejarah dan jati diri daerah.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDesi) Boltara, Robbi Pakaya, mengingatkan agar euforia pemekaran tidak mengaburkan akar sejarah wilayahnya. Ia menilai, dalam setiap pembahasan DOB BMR, aspek budaya dan identitas kerap luput dari perhatian.
“Boltara punya sejarah dan jati diri yang jelas. Ada Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bintauna sebagai simbol peradaban. Jangan sampai dalam gegap gempita pemekaran, identitas ini justru tergerus atau dipinggirkan,” ujar Robbi kepada media ini, Selasa, (10/2/2026).
Menurut dia, pembentukan provinsi baru bukan hanya urusan administratif dan politik, tetapi juga menyangkut posisi historis tiap daerah yang akan bergabung. Ia mengingatkan agar aspirasi pemekaran Provinsi BMR tidak sekadar dibungkus narasi kesejahteraan tanpa kajian menyeluruh.
“Jangan bungkus ambisi politik dengan narasi kesejahteraan rakyat. Apa substansi riilnya? Apakah benar untuk rakyat, atau sekadar proyek elite?” katanya.
Robbi juga menyinggung kondisi fiskal negara yang sedang dalam fase efisiensi. Ia mempertanyakan relevansi pembentukan DOB BMR saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang ditekan di berbagai sektor.
Ia memaparkan, pembentukan provinsi baru akan membawa konsekuensi besar: pembentukan struktur pemerintahan, pembangunan kantor, pengadaan fasilitas, hingga penggajian aparatur dan operasional birokrasi yang menyedot anggaran triliunan rupiah.
“Kalau negara sedang mengetatkan anggaran, apakah ini momentum yang tepat? Jangan sampai rakyat dijadikan tameng agenda yang belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan,” ujarnya.
Editor: Ramdan Buhang
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar