BOROKO, BINADOW.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tengah menangani sejumlah dugaan kasus korupsi yang mencuat di wilayah Kabupaten Bolmut. Dari sekian banyak isu yang berkembang, salah satu yang ramai dibicarakan publik adalah dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmut. BLT tersebut diketahui merupakan bagian dari program bantuan untuk penanganan bencana nonalam akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021.
Rumor mengenai kasus tersebut mulai beredar luas dan menarik perhatian masyarakat, terutama karena dana bantuan ini diperuntukkan bagi warga terdampak langsung oleh pandemi. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan mengenai keterlibatan institusi tertentu.
Plt. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bolmut, Feicy Filisia Ansow, SH, saat ditemui sejumlah wartawan di ruang PTSP Kejari Bolmut, Kamis (24/4/2025), didampingi Kepala Seksi Pidana Umum, Jeri Kurniawan, SH, membenarkan bahwa pihaknya memang sedang mendalami sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di daerah.
Saat ini kami memang telah mendapat informasi terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam program bantuan sosial pada masa pandemi. Beberapa indikasi awal sedang kami telaah lebih lanjut,” ungkap Feicy.
Saat ditanya secara spesifik soal dugaan korupsi BLT di BPBD Bolmut, Feicy tak menampik bahwa perkara tersebut termasuk dalam atensi pihak Kejaksaan.
“Iya, perkara ini dalam tahap penyelidikan,” ucapnya singkat.
Namun, Feicy menegaskan bahwa untuk penjelasan lebih lanjut terkait kasus tersebut, pihaknya masih menunggu arahan dan pernyataan resmi dari pimpinan.
“Untuk lebih jelasnya lagi, menunggu pimpinan,” tambahnya.
Selain kasus di BPBD, Kejari Bolmut juga tengah mengusut beberapa dugaan korupsi lainnya. Salah satunya menyangkut dugaan penyalahgunaan belanja makan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Bolmut.
Sebelum pernyataan Feicy, Kajari Bolmut, Oktavian Syah Effendi, SH., MH, telah lebih dulu menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam menangani kasus dugaan penyelewengan anggaran tersebut.
“Kami tidak main-main. Setiap laporan yang masuk akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Oktavian.
dia memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP K-P-K) Bolmut, Fadli Alamri, turut mengapresiasi langkah cepat dan ketegasan Kejari Bolmut dalam menindaklanjuti dugaan kasus korupsi tersebut. Ia menilai penegakan hukum yang konsisten merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kami mendukung penuh langkah Kejari Bolmut yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengusut dugaan korupsi ini. Penegakan hukum jangan hanya tajam ke bawah, tapi juga harus berani menindak jika ada oknum pejabat yang terlibat. Ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Fadli Alamri.
Fadli juga mendorong agar proses hukum ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memberikan efek jera melalui penguatan pengawasan dan pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Kita berharap ini menjadi momentum pembenahan. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi juga soal kepercayaan rakyat yang terkikis. Kejari Bolmut harus terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Presidium KAHMI Bolmut, Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar