BOROKO, BINADOW.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalokasikan anggaran sekitar Rp11 miliar dari APBD 2026 untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 22 ribu warga. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan iuran yang ditanggung pemerintah daerah.
Bupat Boltara Dr. Sirajudin Lasena mengatakan, Selain bersumber dari APBD, Pemda Boltara juga mengusulkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 24 ribu warga melalui Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Usulan tersebut dibiayai dari anggaran pemerintah pusat dan menyasar kelompok masyarakat yang masuk dalam data penerima bantuan iuran nasional.
Dengan dua skema pembiayaan tersebut, kepesertaan BPJS Kesehatan di Boltara mencakup sekitar 46 ribu warga. Seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama rumah sakit rujukan.
Dalam pelaksanaannya, rumah sakit memegang peran penting dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, seiring dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS yang ditanggung pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Salah satu unsur penting dalam pelayanan peserta BPJS adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Sistem ini digunakan untuk mencatat pelayanan pasien sekaligus menjadi dasar pengajuan klaim pembiayaan ke BPJS Kesehatan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rumah sakit yang melayani pasien BPJS wajib memiliki SIMRS dan mengintegrasikannya dengan sistem BPJS Kesehatan agar proses pelayanan dan administrasi klaim dapat berjalan secara elektronik.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat dua rumah sakit milik pemerintah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Pratama. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah, penerapan SIMRS dilaporkan telah berjalan dan digunakan dalam pelayanan pasien.
Sementara itu, penerapan SIMRS di Rumah Sakit Pratama Boltara belum dapat dipastikan berjalan maksimal. Pemerintah Daerah Boltara pada tahun 2025 telah menganggarkan pengadaan SIMRS untuk rumah sakit tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, pengadaan SIMRS di Rumah Sakit Pratama Boltara dibanderol sekitar Rp1,9 miliar. Namun sistem tersebut disebut disebut cacat dan belum berfungsi optimal. Sumber media ini menyebutkan, SIMRS Rumah Sakit Pratama Boltara belum terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat Rumah Sakit Pratama turut melayani pasien peserta BPJS Kesehatan, sementara integrasi SIMRS dengan sistem BPJS dibutuhkan dalam pencatatan pelayanan dan pengajuan klaim pembiayaan.
Media ini telah berupaya mengonfirmasi informasi tersebut kepada Direktur Rumah Sakit Pratama Boltara, dr. Viera R. Sendow. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak rumah sakit terkait penerapan dan integrasi SIMRS dimaksud.
Kepala Dinas Kesehatan Boltara, Ali Dumbela, mengatakan SIMRS merupakan kewajiban bagi setiap rumah sakit yang beroperasi. Menurut dia, keberadaan SIMRS menjadi bagian dari standar pelayanan dan administrasi rumah sakit.
Ali menjelaskan, pengadaan SIMRS di Rumah Sakit Pratama Boltara telah rampung pada akhir Desember 2025. Sistem tersebut disiapkan seiring dengan rencana akreditasi rumah sakit.
“SIMRS itu wajib bagi rumah sakit. Pengadaannya di Rumah Sakit Pratama sudah selesai akhir Desember 2025. Ini penting karena Rumah Sakit Pratama akan menghadapi proses akreditasi,” ujar Ali kepada media ini, Rabu (21/01/2026)
Rumah Sakit Pratama Boltara berlokasi di Kecamatan Bintauna dan menjadi salah satu fasilitas kesehatan rujukan bagi peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.
Terkait belum adanya keterangan resmi dari manajemen rumah sakit, Ali menyebut Direktur Rumah Sakit Pratama saat ini sedang tidak berada di tempat. “Saya baru menerima informasi, Direktur Rumah Sakit Pratama sedang cuti karena menemani orang tuanya yang sedang menjalani perawatan medis,” katanya.
Penulis: ramdan Buhang
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar