BOROKO, BINADOW.COM – Penolakan terhadap wacana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) semakin menguat di Bolaang Mongondow Utara. Sikap itu datang dari Mohammad Misaala, tokoh pemekaran Kabupaten Boltara sekaligus mantan Camat Kaidipang, yang menilai gagasan pemekaran provinsi digulirkan tanpa konsolidasi dengan masyarakat setempat.
Misaala menyebut para penggagas P-BMR tidak membangun dialog dengan warga yang justru akan terdampak langsung. Ia menilai pendekatan tersebut berpotensi memicu resistensi sosial.
“Kalau mereka menggaungkan pembentukan provinsi tanpa melibatkan masyarakat Boltara, kami siap turun ke jalan menolak Provinsi BMR,” ujar Misaala kepada media ini, Kamis, (12/2/2026).
Menurut dia, pemekaran provinsi bukan sekadar proyek administratif. Ia menyebutnya sebagai keputusan politik strategis yang menentukan arah ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan posisi tawar daerah. Karena itu, prosesnya harus transparan dan partisipatif, bukan sekadar wacana elite.
Misaala juga mengajukan prasyarat politik jika pembentukan provinsi tetap dipaksakan. Ia menilai Boltara harus mendapat posisi strategis dalam desain provinsi baru sebagai bentuk keadilan wilayah.
“Kalau memang mau jalan, ada harga tawar yang harus dipenuhi. Ibu kota provinsi tidak boleh ditentukan sepihak. Selain itu, nomenklatur atau nama provinsi harus diganti. Ini bukan soal simbol, tapi koreksi sejarah dan keseimbangan kekuasaan,” kata dia.
Ia menyebut Lolak sebagai opsi ibu kota provinsi yang lebih rasional. Namun, Boroko dan Bintauna juga layak dipertimbangkan. Menurut dia, penentuan ibu kota harus mencerminkan keseimbangan politik antarwilayah, bukan memperkuat dominasi satu daerah atas daerah lain.
Misaala menilai penggunaan nomenklatur Bolaang Mongondow dalam wacana provinsi baru mereproduksi dominasi politik satu wilayah. Padahal, Bintauna dan Kaidipang memiliki sejarah serta entitas politik berbeda sejak era swapraja.
Ia memperingatkan, tanpa desain politik yang adil, pembentukan provinsi baru berpotensi memperdalam ketimpangan antarwilayah, mulai dari distribusi anggaran, birokrasi, hingga pembangunan infrastruktur.
Penolakan dari tokoh pemekaran ini menambah daftar resistensi terhadap P-BMR di Boltara. Sejumlah organisasi masyarakat dan kelompok profesi sebelumnya juga menyuarakan sikap serupa. Mereka menilai pemekaran provinsi belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan lebih mencerminkan kontestasi elite politik regional.
Editor: Ramdan Buhang
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar