BOROKO, BINADOW.COM — Isu penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2025 mengemuka di ruang publik. Kabar itu menyebut PDI Perjuangan akan menolak laporan tersebut di DPRD.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bolmut merespons cepat. Rapat internal digelar guna meluruskan informasi yang beredar sekaligus menyatukan sikap politik partai. Pertemuan itu dihadiri jajaran pengurus DPC dan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Bolmut. yang digelar di sekretariat DPC PDI Perjuangan Bolmut, Rabu (8/04/2026)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Zandara Astuti Mondo, menjelaskan LKP Bupati saat ini telah resmi masuk ke DPRD dan tengah diproses sesuai mekanisme. DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas isi laporan tersebut.
“Pansus sudah bekerja. Ketua Pansus adalah Abdul Zamad Lauma yang juga kader PDI Perjuangan,” ujar Dewi kepada media ini.
Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan mengutus tiga anggota dalam Pansus, yakni Meidi Pontoh, Abdul Mulo, dan Abdul Zamad Lauma. Keterlibatan kader partai dalam Pansus menjadi bagian dari komitmen mengawal pembahasan secara objektif.
Sementara itu, Abdul Zamad Lauma menegaskan, sikap fraksi tidak seperti yang beredar. Ia mengakui ada sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Bolmut yang termuat dalam LKP.
“Fraksi memang mengkritisi beberapa poin kebijakan. Itu wajar dalam fungsi pengawasan DPRD,” ujar Zamad.
Ia menyebut kritik berkaitan dengan efektivitas program, realisasi anggaran, serta capaian kinerja sejumlah sektor yang dinilai belum optimal. Namun, kritik itu tidak bermuara pada penolakan.
“Fraksi tidak dalam posisi menolak. Kami menerima LKP, tetapi dengan sejumlah catatan penting yang akan menjadi rekomendasi perbaikan,” katanya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bolmut, Amin Lasena, mempertegas garis sikap partai. Ia memastikan PDI Perjuangan tidak akan menolak LKP Bupati, namun akan memberikan catatan kritis dan masukan strategis.
“PDI Perjuangan menerima LKP, tetapi dengan koreksi yang konstruktif. Ini bagian dari tanggung jawab politik kami,” ujar Amin kepada media ini.
Amin menyoroti aspek kebijakan fiskal daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi tersebut mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
“Belanja pegawai di Bolmut saat ini sudah berada di angka 66,4 persen. Ini jauh di atas batas yang diatur undang-undang,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu ditangani secara hati-hati dan terukur. Langkah rasionalisasi anggaran memang menjadi opsi, namun tidak boleh mengorbankan stabilitas pelayanan publik.
“Jangan sampai penyesuaian fiskal berujung pada pengurangan tenaga PPPK. Itu akan berdampak langsung pada kualitas layanan masyarakat,” ujar Amin.
Selain soal fiskal, Amin juga mendorong evaluasi serius terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai perlu ada penyegaran atau reshuffle pada sejumlah kepala OPD yang dinilai tidak menunjukkan progres dan cenderung stagnan dalam menjalankan program strategis daerah.
“Kalau tidak ada capaian yang terukur, tidak ada inovasi, maka wajar dilakukan evaluasi. Pemerintahan butuh figur yang mampu bergerak cepat dan adaptif,” katanya.
PDI Perjuangan, kata Amin, menyoroti khususnya sektor kelautan yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, padahal Bolmut memiliki potensi besar di bidang perikanan.
“Potensi laut kita besar, tapi belum terlihat arah pengembangan yang jelas. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan ke sektor pertanian. Program pengembangan varietas padi IPB yang dilaksanakan di Desa Olot, menurut Amin, tidak menunjukkan hasil yang diharapkan.
“Program itu perlu dievaluasi. Jangan sampai anggaran terserap, tapi hasilnya tidak dirasakan petani,” kata dia.
Ia menegaskan, seluruh catatan tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi dalam pembahasan LKP di DPRD, sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. (dan)
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar