BOROKO, BINADOW.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengajukan enam catatan kritis terhadap Ranperda APBD 2027. Sorotan mereka mencakup tata kelola anggaran, PAD, belanja birokrasi hingga pemerataan pembangunan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Meidi Pontoh, membacakan pandangan umum tersebut dalam rapat paripurna DPRD Boltara, Kamis (12/11/2026).
Dalam pidatonya, Meidi menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka. Anggaran daerah harus mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Soroti Pengawasan dan Potensi Penyalahgunaan Anggaran
Pada poin pertama, PDI Perjuangan menyoroti integritas pengelolaan anggaran. Fraksi ini meminta pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Mereka menolak praktik penyalahgunaan anggaran, mark-up, maupun titipan proyek demi kepentingan kelompok tertentu.
PDI Perjuangan juga mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan mekanisme pengawasan internal. Fraksi ingin mengetahui langkah konkret pemerintah dalam mencegah praktik korupsi, terutama pada belanja modal dan proyek infrastruktur.
Pertanyakan Target PAD Boltara
Pada poin kedua, PDI Perjuangan menyoroti ketergantungan fiskal Boltara terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Menurut fraksi, pemerintah belum menunjukkan terobosan terukur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mereka mendorong pemerintah mengoptimalkan aset daerah, termasuk tanah, bangunan, dan fasilitas umum yang belum produktif.
Selain itu, pemerintah perlu memperluas digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Langkah ini dapat membantu menekan kebocoran pendapatan daerah.
Minta Belanja Birokrasi Dipangkas
Besarnya belanja operasional birokrasi turut menjadi perhatian PDI Perjuangan. Fraksi ini menyoroti perjalanan dinas, rapat seremonial, pengadaan alat tulis kantor, dan pemeliharaan rutin aparatur.
Mereka mendesak TAPD merasionalisasi belanja yang tidak esensial. Pemerintah perlu mengalihkan anggaran ke program produktif yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Desak Anggaran Pertanian dan Perikanan Diperkuat
Sebagai daerah agraris dan pesisir, Boltara memiliki banyak warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Namun, PDI Perjuangan melihat program pemberdayaan petani dan nelayan masih berjalan sporadis. Fraksi ini mendorong pemerintah memperkuat dukungan dari hulu hingga hilir.
Di sektor pertanian, mereka mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi irigasi desa. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk.
Sementara bagi nelayan, fraksi mendorong bantuan sarana tangkap, alat navigasi, serta fasilitas penyimpanan hasil perikanan (cold storage).
Pelaku UMKM lokal juga membutuhkan penguatan permodalan dan pendampingan pemasaran.
Ingatkan Pemerataan Infrastruktur
PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar tidak memusatkan pembangunan hanya di ibu kota kabupaten atau wilayah tertentu.
Fraksi ini menyoroti kebutuhan jalan penghubung antardesa, jalan produksi pertanian, jembatan, serta sistem pengendalian banjir.
Mereka mendesak pemerintah membagi anggaran secara adil di enam kecamatan, yakni Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang, dan Pinogaluman.
“Pastikan alokasi infrastruktur didistribusikan secara adil di seluruh kecamatan berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kedekatan politis,” demikian penegasan dalam dokumen pandangan umum fraksi.
Minta Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Ditingkatkan
Pada poin keenam, PDI Perjuangan menyoroti kualitas pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
Di bidang kesehatan, fraksi mendorong pemerintah meningkatkan pelayanan RSUD dan Puskesmas. Mereka juga menekankan ketersediaan obat-obatan esensial serta jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
Sementara di sektor pendidikan, PDI Perjuangan meminta pemerintah mencegah anak putus sekolah akibat persoalan biaya. Pemerintah juga perlu memeratakan sarana dan prasarana pendidikan hingga wilayah terpencil.
Terima Ranperda dengan Sejumlah Catatan
Meski menyampaikan enam catatan kritis, PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Ranperda APBD 2027 sebagai bahan pembahasan pada tahap selanjutnya.
Namun, fraksi ini mensyaratkan pemerintah mengakomodasi seluruh masukan mereka. Badan Anggaran DPRD dan TAPD juga perlu mengkaji setiap catatan secara mendalam.
Dalam dokumen tersebut, PDI Perjuangan berharap Plt. Bupati memberikan jawaban substantif dan terukur. Fraksi tidak menginginkan tanggapan yang hanya bersifat normatif dan administratif. (dan)
