Di tengah upaya membangun ekonomi berbasis kerakyatan, koperasi seharusnya menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Namun, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), realitas menunjukkan tantangan yang jauh dari harapan. Sejumlah aset negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung sektor perikanan justru terbengkalai dan tak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu contoh nyata adalah 12 kapal bantuan pemerintah berkapasitas 5 GT yang diberikan kepada empat koperasi di Bolmut. Ironisnya, saat ini 9 dari kapal tersebut justru terkapar di pelabuhan Bitung tanpa kepastian operasional. Tak hanya itu, sentra penjemuran ikan teri di Pinogaluman pun mengalami nasib serupa: terbengkalai tanpa pemanfaatan maksimal.
Bolmut itu kaya. ya anda tidak salah baca, Bolmut kaya akan sumber daya laut, tapi miskin akan pemikiran. Kekayaan alam terbentang luas, tapi pengelolaannya jatuh ke tangan pejabat yang pikirannya kering seperti gurun. Kapal-kapal bantuan berkapasitas 5 GT yang seharusnya menjadi harapan bagi nelayan, kini hanya menjadi bangkai besi yang terkapar di Bitung. Sentra penjemuran ikan teri di Pinogaluman yang seharusnya menghidupkan ekonomi nelayan malah menjadi monumen kesia-siaan. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Dinas Perikanan dan Kelautan yang lebih sibuk duduk di belakang meja, menunggu gaji turun, tanpa pernah berpikir bagaimana menghidupkan aset yang ada.
Koperasi di Bolmut tidak kekurangan semangat, tapi mereka kekurangan pendampingan. Di negara maju, koperasi dikelola oleh orang-orang yang sadar dan punya visi, sementara di sini, koperasi hanya dianggap tempat menampung aset yang akhirnya dibiarkan membusuk. Ini bukan hanya soal kurangnya modal atau kemampuan nelayan, ini tentang pejabat-pejabat yang seharusnya berpikir dan bekerja, tapi malah hanya jadi penonton. Mereka melihat kapal-kapal itu terbengkalai, tapi tak ada ide untuk menyelamatkannya. Mereka tahu sentra penjemuran ikan tak berfungsi, tapi tak ada inisiatif untuk menghidupkannya. Seperti boneka pajangan di kantor, ada tapi tak berguna.
Bupati Dr. Sirajudin Lasena dan Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, SIP yang baru saja dilantik harus membuka mata. Dinas Perikanan dan Kelautan di Bolmut tidak butuh orang-orang yang hanya bisa datang, duduk, diam, lalu pulang dengan kantong penuh gaji. Mereka butuh orang-orang yang bisa berpikir, yang bisa mencari solusi, yang punya keberanian untuk berinovasi. Jika tidak ada perubahan, maka lima tahun ke depan kita akan melihat hal yang sama: kapal-kapal yang makin berkarat, koperasi yang makin sekarat, dan pejabat yang tetap santai karena tak ada yang berani menggugat mereka.
Sampai kapan kita membiarkan aset negara mati perlahan? Sampai kapan kita diam melihat pejabat-pejabat ini hidup nyaman tanpa ada hasil nyata? Jika pemimpin yang baru tidak segera membersihkan orang-orang mandul ide ini dari Dinas Perikanan dan Kelautan, maka jangan salahkan rakyat jika suatu hari nanti mereka kehilangan kepercayaan.
Sudah waktunya Bupati tidak sekadar mengganti pejabat demi formalitas, tetapi benar-benar memilih orang-orang yang paham bagaimana sektor perikanan harus bergerak. Ada banyak solusi yang bisa dilakukan: menggandeng investor untuk perbaikan kapal, membentuk tim khusus untuk mendampingi koperasi, atau bahkan menggandeng akademisi untuk merancang strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Tapi itu hanya bisa terjadi jika ada pejabat yang mau bekerja, bukan hanya sibuk menikmati fasilitas negara.
Dinas Kelautan Dan Perikanan butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar penonton yang membiarkan kapal-kapal dan aset negara tenggelam dalam ketidakpedulian. Perubahan harus dimulai sekarang, sebelum segalanya terlambat.(*)
Meniti karier sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar