JAKARTA, BINADOW.COM – Ketua DPC PDI Perjuangan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Amin Lasena, memfasilitasi pertemuan antara Bupati Bolmut, Dr. Drs. Hi. Sirajudin Lasena, M.Ec.Dev., dan Menteri Sosial RI, Dr. H. Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya Nomor 18, Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut, kata Amin, adalah bagian dari upaya membangun koneksi langsung antara daerah dan pusat, khususnya dalam rangka mengakses program-program kementerian. Ia mengungkapkan, hubungannya dengan Gus Saifullah sudah terjalin sejak lama.
“Saifullah itu kawan lama. Saat beliau jadi Ketua Umum GP Ansor, saya menjabat Ketua PW Ansor Sulut,” kata Amin kepada media ini, Jumat (9/5/2025).
Menurut Amin, jabatan bukan satu-satunya alat untuk membangun daerah. Ia menekankan bahwa inisiatif, komunikasi, dan kemauan untuk mendorong perubahan jauh lebih penting.
“Saya fasilitasi pertemuan ini karena komitmen saya untuk membangun Bolmut. Tidak harus punya jabatan untuk ikut memajukan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, ada banyak program strategis di setiap kementerian yang bisa dimanfaatkan jika pemerintah daerah aktif menjalin koordinasi dan komunikasi langsung.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bolmut dalam memperjuangkan tambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang bersumber dari APBN 2025. Bupati Sirajudin menyampaikan bahwa masih banyak warga miskin dan rentan di Bolmut yang belum terjangkau jaminan kesehatan nasional.
“Pemerintah Kabupaten terus memperkuat jaring pengaman sosial. Peningkatan kuota PBI-JK menjadi prioritas, agar tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena tak memiliki jaminan,” ujar Sirajudin.
Data yang disampaikan kepada Mensos bersumber dari hasil verifikasi dan validasi DTKS. Data itu memperlihatkan secara nyata kebutuhan tambahan kuota bagi warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Mensos Saifullah Yusuf menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti melalui evaluasi dan kajian teknis. Ia menekankan pentingnya integrasi data antara pusat dan daerah agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
Selain membahas PBI-JK, keduanya juga menyinggung isu penanggulangan kemiskinan dan penguatan kapasitas lembaga sosial lokal. Pertemuan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian pusat.
“Banyak program tersedia di kementerian, tinggal bagaimana kita berani menjembatani dan mengakses. Tidak perlu jabatan tinggi kalau niatnya tulus membangun daerah,” kata Amin Lasena kepada media ini.
Penulis: Ramdan Buhang
Presidium KAHMI Bolmut, Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar