BOROKO, BINADOW.COM — Sekretaris Partai Demokrat Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Fikri Gam, SH.I, angkat bicara soal proyek pengaman pantai dan tambatan perahu di kawasan wisata Batu Pinagut, Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang. Ia menyebut proyek yang digarap dengan anggaran Rp28 miliar itu harus dievaluasi karena dinilai tidak fungsional dan merusak estetika pantai.
“Pembangunan fasilitas seperti tambatan perahu bukan hanya soal menumpuk batu dan membuat struktur. Yang utama adalah bagaimana fasilitas itu memberi manfaat sosial, ekonomi, dan estetika. Kalau asal bangun, masyarakat yang akan menanggung rugi,” ujar personil Komisi III DPRD Bolmut ini, Senin, (19/5/2025).
Tambatan perahu yang saat ini tengah dibangun dinilai tak menyediakan ruang perairan memadai bagi nelayan. Struktur proyek justru lebih menyerupai pemecah gelombang, tanpa area tambat yang aman dan fungsional. Menurut Fikri, jika dibiarkan, proyek ini hanya akan menjadi simbol pembangunan yang gagal fungsi.
“Tambatan itu dibangun di kawasan wisata, tapi tidak menambah keindahan, malah merusak pandangan. Ini jelas bertentangan dengan semangat pengembangan destinasi wisata daerah. Batu Pinagut seharusnya menjadi daya tarik, bukan lokasi proyek yang dikerjakan tanpa visi jangka panjang,” ucapnya.
Proyek tersebut dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I) dan dikerjakan oleh PT Indahjaya Karya Abadi dengan nilai kontrak Rp23,4 miliar dari total pagu anggaran Rp28 miliar yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Penandatanganan nota kesepahaman antara BWSS I dan Pemerintah Daerah Bolmut dilakukan pada Januari 2025 sebagai langkah awal sinergi pengelolaan kawasan wisata Pantai Batu Pinagut.
Fikri menegaskan, DPRD tidak menolak masuknya proyek nasional ke daerah. Namun ia meminta agar setiap pembangunan dilakukan dengan perencanaan matang, konsultasi publik yang jelas, dan desain yang sesuai karakter kawasan.
“Kami tidak anti proyek. Tapi kami ingin proyek yang hadir benar-benar menyelesaikan masalah, bukan menambah beban. Pemerintah pusat dan daerah harus mendengar suara masyarakat pesisir yang hidupnya bergantung pada laut,” kata Fikri.
Sorotan dari Sekretaris Demokrat Bolmut ini menambah daftar kritik terhadap proyek tambatan perahu Boroko Timur. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Abdul Zamad Lauma, juga menyatakan proyek tersebut tidak memenuhi fungsi dasarnya sebagai tambatan, karena tidak menyediakan ruang perairan yang cukup bagi kapal dan perahu nelayan.
Penulis: Ramdan Buhang
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar