TUTUYAN, BINADOW.COM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meluncurkan sistem pembayaran pajak berbasis digital dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak masyarakat. Langkah ini ditandai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2025 yang digelar di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Boltim, Selasa, (3/6/2025).
Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., menyampaikan bahwa penyerahan SPPT dan DHKP merupakan bagian penting dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk nyata penguatan kesadaran bahwa membayar pajak adalah kontribusi penting bagi pembangunan daerah,” ujar Oskar kepada media ini.
Ia meminta seluruh petugas segera menyalurkan dokumen pajak kepada wajib pajak agar target penerimaan daerah dapat tercapai sesuai jadwal. Pada tahun 2024, penerimaan dari sektor PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai target sebesar Rp3,35 miliar. Tahun ini, target ditingkatkan menjadi Rp3,53 miliar.
Namun, menurut Bupati, masih ada tantangan seperti keterlambatan pembayaran, kendala teknis, dan akses terbatas di wilayah tertentu. Untuk mengatasi itu, Pemerintah Boltim mendorong inovasi, salah satunya melalui pemanfaatan sistem BSG QRIS. Dengan metode ini, masyarakat dapat membayar pajak cukup dengan memindai kode QR melalui ponsel tanpa harus datang ke kantor pajak.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Bank SulutGo atas kolaborasi ini. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan jenis-jenis pajak daerah sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, antara lain PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, MBLB, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB.
Khusus untuk pajak sarang burung walet, ia menginstruksikan para sangadi dan perangkat desa mendata secara akurat pemilik bangunan. Dari 61 bangunan walet yang terdata, hanya 10 yang diketahui aktif membayar pajak. “Sebagian besar bangunan hanya dijaga pekerja, tanpa informasi jelas mengenai kepemilikan,” ungkap Oskar.
Ia juga menekankan perubahan regulasi terkait pajak kendaraan bermotor, di mana kini 66 persen dari pembayaran di Samsat Boltim akan langsung masuk ke kas daerah tanpa menunggu transfer dari pemerintah provinsi.
“Kepada para camat dan sangadi, saya minta aktif menyosialisasikan kemudahan ini. Tidak perlu lagi antre di bank. Cukup gunakan QRIS dari ponsel, pembayaran selesai dalam hitungan detik. Mari kita bangun daerah ini melalui pajak,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan Cabang BSG Boltim, Aswin Paputungan, perwakilan Bank Indonesia Ircham A. Taufick, serta para kepala SKPD, camat, sangadi, dan bendahara desa se-Boltim.
Pewarta: Rits Rumewo
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar