BOROKO, BINADOW.COM — Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, mengeluarkan peringatan keras terhadap sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kerap mangkir dalam agenda-agenda resmi DPRD. Peringatan ini disampaikan menyusul minimnya kehadiran pejabat eselon II dalam Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa, (24/6/2025).
Sirajudin menegaskan, ketidakhadiran kepala OPD bukan hanya mencoreng wibawa birokrasi, tetapi juga menciptakan kesan bahwa jajaran teknis di lingkungan pemerintah daerah tak memiliki komitmen terhadap mekanisme pertanggungjawaban publik.
“Kehadiran dalam rapat paripurna DPRD itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Jika terus kumabal, akan ada konsekuensi,” tegas Sirajudin kepada media ini usai rapat.
Sebagai langkah tegas, Bupati menyatakan bahwa pihaknya akan memberlakukan sistem absensi berbasis fingerprint untuk setiap kegiatan resmi DPRD yang melibatkan perangkat daerah. Hal ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi kehadiran, dan berimplikasi langsung pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masing-masing pejabat.
“Mulai agenda berikutnya, semua kepala OPD wajib absen fingerprint. Jika tidak hadir tanpa alasan yang jelas, kami tidak segan-segan memangkas TPP mereka,” ujarnya.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas sorotan dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bolmut, yang sebelumnya mengecam rendahnya partisipasi pejabat eksekutif dalam forum-forum penting bersama legislatif. Ketidakhadiran itu dianggap sebagai bentuk pembangkangan birokrasi terhadap sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Sirajudin juga mengingatkan bahwa sikap tidak disiplin seperti ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi daerah, terutama di tengah upaya pemerintah daerah mendorong reformasi pelayanan dan peningkatan kualitas tata kelola anggaran.
“Ini bukan semata-mata soal hadir atau tidak hadir, tapi soal etika, tanggung jawab jabatan, dan penghormatan terhadap lembaga DPRD sebagai mitra kerja,” kata dia.
Ia berharap, peringatan ini menjadi sinyal bagi seluruh kepala perangkat daerah agar tidak menganggap enteng agenda-agenda pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, jika pola abai ini terus dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sistem pemerintahan daerah.
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar