Oleh: Ramdan Buhang, SP (Pemimpin Redaksi binadow.com)
Ny. Siti Safwania Djenaan, Istri Mantan Wakil Bupati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Amin Lasena, selama empat bulan terakhir delapan kali bolak-balik Penang–Jakarta untuk berobat. Bukan cerita luar biasa. Justru itu potret menyedihkan tentang negeri ini. Sebab, ketika seorang politisi yang pernah duduk di kursi wakil bupati pun harus membawa keluarganya berobat ke Malaysia, apa kabar rakyat biasa yang tak punya akses dan ongkos?
Di Island Hospital, tempat istri Amin berobat, 60–70 persen pasiennya orang Indonesia. Angka yang telak menampar wajah bangsa ini. Di rumah sakit luar negeri, orang Indonesia berjubel seolah berada di RSUD daerah sendiri. Ironinya, itu terjadi ketika Indonesia genap 80 tahun merdeka.
Seorang ibu asal Surabaya yang ditemui Amin di antrean imigrasi Bandara Penang mengungkapkan fakta getir: “Pak, triliunan rupiah uang orang Indonesia setiap tahun lari ke Penang. Belum lagi yang ke Singapura.” Sang ibu bukan orang sembarangan, ia pensiunan perawat. Artinya, ia tahu betul bagaimana bobroknya sistem kesehatan kita dibandingkan pelayanan di luar negeri.
Pertanyaan yang tak bisa dihindari: kenapa rumah sakit di Indonesia tidak bisa seperti di Penang? Jawabannya sederhana, tapi pahit: karena sistem kesehatan kita tidak profesional dan tidak disiplin. Bukan soal kurang dokter, bukan soal alat yang tak ada, tapi soal tata kelola yang amburadul dan mental pelayanan yang masih menjadikan pasien sebagai “objek bisnis”, bukan manusia yang harus diselamatkan.
Delapan dekade merdeka, bangsa ini masih sibuk mendirikan tenda hajatan kemerdekaan. Joget ria di panggung-panggung kampung lebih ramai daripada diskusi serius tentang layanan dasar rakyat: pendidikan dan kesehatan. Kita seolah lupa, tujuan kemerdekaan yang ditulis dengan tinta darah di Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat. Bukan sekadar mengibarkan bendera di tiang bambu lalu pulang membawa hadiah lomba balap karung.
Indonesia memang sudah memiliki rumah sakit dengan gedung megah, bahkan ada yang mencantumkan embel-embel “Internasional” atau “Pusat Rujukan Nasional.” Namun, harapan publik sering kandas ketika masuk ke dalamnya. Antrean menumpuk, birokrasi berbelit, tenaga medis kewalahan, dan pelayanan kerap terasa dingin. Bandingkan dengan Island Hospital di Penang: pelayanan penuh senyum, administrasi ringkas, dokter telaten, perawat disiplin. Pasien merasa dihargai di sana, sementara di sini masih sering merasa diabaikan.
Pemerintah selalu bangga dengan jargon “Indonesia Emas 2045”. Tapi bagaimana mau emas kalau urusan kesehatan saja kalah telak dengan negeri tetangga? Bagaimana bisa berkilau, kalau rakyat masih dipaksa menyetor triliunan rupiah ke kas rumah sakit asing hanya untuk sekadar mendapat pelayanan yang seharusnya bisa diberikan negara?
Delapan puluh tahun merdeka mestinya jadi tonggak perbaikan, bukan pesta pora. Kita tak butuh lagi slogan bombastis atau spanduk bertuliskan “Dirgahayu Republik Indonesia”. Yang kita butuhkan adalah kerja yang lebih profesional, disiplin, dan berpihak pada rakyat. Kita butuh rumah sakit yang melayani, bukan rumah sakit yang melarikan rakyat ke negeri orang.
Kemerdekaan itu bukan soal siapa paling keras berteriak “merdeka!”, melainkan siapa yang paling serius menepati janji kemerdekaan: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama itu tidak dipenuhi, selama rakyat masih antre berobat di negeri orang, maka kemerdekaan ini baru sebatas pesta tahunan tanpa makna.
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar