BOROKO, BINADOW.COM — Wakil Ketua II DPRD Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Saipul Ambark, menegaskan pihaknya telah menyuarakan persoalan rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam forum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi).
Ambark menyebut dirinya hadir langsung bersama pengurus pusat Adkasi saat agenda pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dalam forum itu, kata dia, aspirasi terkait penolakan pemangkasan TKD juga disampaikan oleh hampir seluruh pimpinan DPRD dari berbagai daerah.
“Telah disuarakan juga lewat Adkasi saat agenda pertemuan di Ditjen Bina Keuangan Daerah. Kebetulan saya hadir bersama Dewan Pengurus Pusat Adkasi. Kemendagri menyampaikan akan meneruskan aspirasi ini ke Kemenkeu, bahkan ke Presiden Prabowo di Istana,” ujar Saipul kepada media ini, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, isu pemangkasan TKD bukan hanya keresahan di Boltara, tetapi juga menjadi kekhawatiran mayoritas DPRD kabupaten di Indonesia. Karena itu, desakan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut disuarakan secara kolektif di forum nasional.
“Dalam forum itu, hampir seluruh pimpinan DPRD dari berbagai daerah menyuarakan hal yang sama. Jadi bukan hanya kita di Boltara yang merasa khawatir, tapi ini suara bersama,” jelasnya.
Sebelumnya, tokoh pemekaran Boltara, Moh. Irianto Christoffel Buhang, mendesak DPRD agar lebih vokal menolak pemangkasan TKD. Ia menilai dewan tidak boleh menyerahkan seluruh persoalan kepada bupati. Ambark menegaskan, aspirasi yang disampaikan Irianto telah sejalan dengan sikap DPRD Boltara di forum resmi Adkasi. (Tr-03)
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar