BOROKO, BINADOW.COM — Tokoh pemekaran Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Irianto Christoffel Buhang, S.Sos., menyoroti sikap DPRD terkait rencana Pemerintah Pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp269 triliun atau sekitar 24,7 persen dalam rancangan APBN 2026. Ia menegaskan, DPRD tidak boleh berdiam diri dan menyerahkan urusan ini hanya kepada bupati.
“DPRD jangan hanya berdebat di ruang lokal. Suarakan hal ini di forum Adkasi supaya pemerintah pusat tahu betul dampaknya ke daerah. Kita di Boltara ini masih daerah berkembang, semua sektor masih butuh dana besar. Kalau dipangkas, apa yang bisa dikerjakan?” ujar Christoffel kepada media ini, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, pemangkasan dana transfer akan berdampak serius terhadap pembangunan di Boltara yang masih sangat bergantung pada alokasi dari pusat. Ia menilai, kemampuan keuangan daerah tidak akan sanggup menutup celah yang muncul akibat pengurangan anggaran dalam jumlah besar.
“Bupati tidak bisa sendirian menghadapi kebijakan sebesar ini. Harus ada tekanan politik dari DPRD supaya pemerintah pusat berpikir ulang,” katanya
Ia juga mengingatkan, DPRD memiliki tiga fungsi utama—legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan dasar itu, kata dia, wajar bila masyarakat menuntut DPRD lebih vokal menghadapi kebijakan pusat yang dianggap mengancam pembangunan.
“Mereka punya fungsi budgeting, punya fungsi kontrol. Kalau transfer dipotong, otomatis APBD kita lumpuh. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya
Papa Cakra sapaan akrabnya mencontohkan, pemangkasan dana transfer akan memukul sektor vital di Boltara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Ia menyebutkan, hampir semua program pembangunan di Boltara masih bergantung pada TKD.
“Kalau jalan rusak tidak bisa diperbaiki, sekolah terbengkalai, puskesmas kekurangan anggaran, siapa yang dituding masyarakat? Ya DPRD juga. Jadi jangan pura-pura tidak tahu,” ujarnya.
Tokoh pemekaran itu mendesak agar DPRD Boltara segera mengambil sikap politik dan membawa isu ini ke forum nasional. Ia percaya, dengan tekanan bersama DPRD se-Indonesia melalui Adkasi, pemerintah pusat akan sulit mengabaikan aspirasi daerah.
“Kalau mereka diam, artinya setuju. Dan kalau DPRD setuju, berarti mereka berkhianat kepada rakyat yang memilihnya. Jangan hanya bangga duduk di kursi empuk, tunjukkan kalau benar-benar memperjuangkan rakyat Boltara,” tegas Irianto.
(Tr-03)
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar