Oleh: Ramdan Buhang
Pemerintah tampaknya sedang memainkan satu lakon yang ganjil. Merekrut pegawai di pusat, lalu menyuruh daerah memecatnya. Di atas panggung, semua terlihat rapi—angka dijaga, aturan ditegakkan, disiplin fiskal dikibarkan. Tapi di balik layar, yang berantakan justru logika kebijakannya.
Sejak 2025, dana transfer ke daerah dipangkas. Alasannya klasik. Efisiensi. Setahun kemudian, daerah diingatkan agar belanja pegawai tak boleh lebih dari 30 persen APBD. Batas itu akan berlaku penuh pada 2027. Standar ini tampak rasional, jika saja negara tidak lupa satu hal. Siapa yang selama ini mendorong perekrutan pegawai itu?
PPPK adalah jawabannya. Mereka direkrut besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir, digadang sebagai solusi kekurangan tenaga di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Negara memanggil mereka masuk, memberi harapan, lalu kini mengisyaratkan pintu keluar—tanpa banyak basa-basi.
Di Nusa Tenggara Timur, ribuan PPPK terancam dirumahkan. Di Sulawesi Barat, jumlahnya juga tak sedikit. Ini bukan sekadar penyesuaian anggaran. Ini gelombang rasionalisasi yang lahir dari kebijakan yang tidak pernah benar-benar sinkron sejak awal.
Daerah kini berada di posisi yang nyaris absurd. Mereka diminta patuh pada batas belanja pegawai, sementara ruang fiskalnya terus menyempit. Pendapatan asli daerah belum cukup kuat. Ketergantungan pada dana pusat masih tinggi. Ketika dana itu dipangkas, pilihan yang tersisa hanya dua—memotong pegawai atau membiarkan layanan publik terseok.
Dan negara, seperti biasa, menyediakan sanksi. Jika belanja pegawai melampaui batas, dana transfer bisa ditunda atau dipotong. Ini seperti memberi seseorang beban, lalu menghukumnya karena tak mampu berdiri tegak.
Yang lebih ironis, sektor yang paling terdampak justru sektor yang selama ini dielu-elukan sebagai prioritas—pendidikan dan kesehatan. Guru dan tenaga medis yang diangkat lewat skema PPPK kini masuk daftar yang bisa “disesuaikan”. Sebuah istilah halus untuk sesuatu yang sebenarnya pahit. Tak lain, PEMECATAN.
Di titik ini, pemerintah pusat seolah lupa kebijakan fiskal bukan sekadar soal angka. Ia menyentuh manusia, pekerjaan, dan layanan dasar. Ketika ribuan pegawai kehilangan pekerjaan, yang hilang bukan hanya gaji. Ada pelayanan yang terputus, ada masyarakat yang terdampak, ada kepercayaan yang terkikis.
Dalih efisiensi sering kali terdengar meyakinkan. Tapi efisiensi tanpa arah hanya akan menjadi penghematan yang mahal. Negara mungkin berhasil merapikan neraca, tapi dengan harga yang harus dibayar daerah—dan pada akhirnya, masyarakat.
Beberapa usulan sebenarnya sudah beredar. Perpanjangan masa transisi, pengecualian untuk sektor layanan dasar, hingga skema pembiayaan bersama antara pusat dan daerah. Namun semua itu masih sebatas wacana. Sementara di lapangan, hitung-hitungan sudah berjalan. Dan angka selalu lebih cepat bergerak daripada empati.
Kebijakan ini menyisakan satu pertanyaan sederhana. Apakah negara benar-benar tahu apa yang sedang dikerjakannya?
Sebab jika tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih baik, maka memecat guru dan tenaga kesehatan bukanlah jawaban yang masuk akal. Kecuali jika sejak awal, pelayanan publik memang bukan prioritas utama—dan angka di laporan keuangan jauh lebih penting daripada manusia di dalamnya.
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar