Oleh: Ramdhan Buhang, SP
“Wartawan boleh berhenti menulis, tetapi kebenaran tidak boleh ikut dikuburkan.”
Pernyataan yang dikutip dalam dukungan PWI terhadap pengusulan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin sebagai Pahlawan Nasional itu seharusnya tidak berhenti sebagai slogan organisasi pers. Kebenaran memang tidak mengenal kedaluwarsa. Namun, perjalanan kasus kekerasan terhadap wartawan memperlihatkan betapa mudahnya publik melupakan sebuah perkara ketika perhatian mulai surut.
Udin bukan tentara yang ‘tewas’ di medan perang. Ia tidak membawa senapan, tidak memimpin pasukan, apalagi merebut wilayah musuh. Ia hanya seorang wartawan yang setiap hari berhadapan dengan kertas, pena, dan berita. Senjatanya sederhana: menulis apa yang ia ketahui, mengungkap apa yang ia temukan, dan menyampaikan sesuatu yang mungkin membuat orang-orang tertentu merasa terusik.
Ironisnya, pekerjaan yang seharusnya dilindungi negara itu, justru mengantarnya pada kematian. Ia tidak gugur saat mempertahankan tanah air dari serangan musuh, tetapi menjadi korban kekerasan setelah menjalankan tugas jurnalistik. Pena yang ia gunakan untuk menulis tak mampu melindunginya dari tangan-tangan yang memilih kekerasan.
Kini, hampir tiga dekade setelah kematiannya, negara kembali membicarakan Udin sebagai calon Pahlawan Nasional. Sebuah penghormatan tentu layak diperjuangkan. Namun, betapa janggalnya keadaan ini: negara hendak mengangkat Udin sebagai Pahlawan Nasional, sementara pertanyaan tentang siapa yang menghabisi nyawanya masih menggantung.
Udin dan Kebenaran yang Belum Terungkap
Perjuangan mengusulkan Udin sebagai Pahlawan Nasional kembali mendapat perhatian. Pada 29 Oktober 2026, PWI DIY menggelar seminar nasional untuk menelusuri jejak perjuangannya. Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menyebut kegiatan tersebut sebagai ikhtiar bersama agar negara mengakui pengabdian Udin di bidang jurnalistik.
Beberapa hari kemudian, tepatnya 3 November 2026, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan usulan serupa kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. IJTI berharap pemerintah membuka kembali kasus kematian Udin apabila muncul bukti kuat. Pemerintah menyatakan akan mempelajari usulan tersebut dan meneruskannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah organisasi pers ini patut mendapat dukungan. Namun, persoalan yang lebih mendasar justru belum terjawab. Mengapa negara membutuhkan waktu begitu panjang untuk memberikan perhatian serius terhadap kematian seorang wartawan? Mengapa setelah puluhan tahun, publik masih harus bertanya siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu?
Pada 13 Agustus 1996, seseorang menganiaya Udin. Tiga hari kemudian, tepatnya 16 Agustus 1996, wartawan Harian Bernas Yogyakarta itu meninggal dunia. Udin juga tercatat sebagai anggota PWI. Tulisan-tulisannya mengangkat persoalan pemerintahan pada masa Orde Baru. Hingga kini, aparat belum mengungkap kasus kematiannya secara tuntas.
Peristiwa tersebut memperlihatkan risiko yang dihadapi wartawan ketika pemberitaannya bersinggungan dengan kepentingan orang-orang berkuasa. Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk teguran atau intimidasi. Tekanan bisa berubah menjadi kekerasan, bahkan pembunuhan.
Kasus Udin bukan satu-satunya pengingat.
Pada 27 Juni 2024, kebakaran rumah di Kabanjahe, Sumatera Utara, menewaskan wartawan Rico Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya. Sebelum kejadian, Rico menulis laporan mengenai praktik perjudian yang diduga melibatkan seorang anggota TNI. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada tiga orang atas keterlibatan mereka dalam pembakaran tersebut.
Namun, perkara itu masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Laporan investigasi Committee to Protect Journalists (CPJ) dan Free Press Unlimited pada Juni 2026 menemukan kelemahan dalam proses penyidikan. Laporan tersebut menyoroti dugaan keterlibatan seorang anggota militer yang belum diperiksa secara menyeluruh, termasuk sejumlah petunjuk mengenai ancaman terhadap Rico sebelum kematiannya.
Ketika Kekerasan Membungkam Kepentingan Publik
Di sinilah persoalan impunitas tidak boleh kita abaikan. Menghukum pelaku pembakaran memang menjadi bagian penting dari penegakan hukum. Persoalannya, apakah keadilan sudah benar-benar tercapai jika penyidik belum menelusuri secara serius dugaan keterlibatan pihak lain?
Pemerintah tidak boleh merasa cukup hanya karena pengadilan sudah menghukum sejumlah orang. Aparat harus memeriksa setiap petunjuk yang relevan. Proses hukum harus terus berjalan selama masih ada dugaan yang layak diselidiki.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keselamatan wartawan. Masyarakat juga memiliki kepentingan besar. Ketika seseorang membungkam jurnalis melalui kekerasan, publik kehilangan kesempatan memperoleh informasi yang mungkin menyangkut kehidupan mereka sendiri. Dugaan penyimpangan bisa terkubur, penyalahgunaan kekuasaan luput dari pengawasan, dan suara warga kehilangan salah satu salurannya.
UNESCO mencatat, sepanjang 2022 dan 2023, seorang jurnalis terbunuh setiap empat hari karena menjalankan pekerjaannya. Organisasi tersebut juga menyebut sekitar 85 persen kasus pembunuhan jurnalis yang tercatat sejak 2006 belum terselesaikan. Di balik angka-angka itu ada manusia, keluarga yang kehilangan anggota keluarga, dan pekerjaan jurnalistik yang terhenti akibat kekerasan.
Indonesia tidak bisa menganggap persoalan ini hanya terjadi di negara lain. Kasus Udin dan Rico memperlihatkan ancaman terhadap wartawan juga hadir di negeri sendiri. Keduanya memiliki konteks dan proses hukum berbeda, tetapi menyisakan pertanyaan yang sama: sejauh mana negara sungguh-sungguh melindungi orang-orang yang bekerja mengungkap kepentingan publik?
Kepahlawanan Tidak Hanya di Medan Perang
Sebagai wartawan, saya memahami profesi ini bukan pekerjaan tanpa risiko. Sebuah berita bisa membuat seseorang tidak nyaman. Kritik bahkan dapat menyinggung kepentingan pihak tertentu. Meski demikian, ketidaknyamanan bukan alasan untuk mengancam, apalagi menghilangkan nyawa seorang jurnalis.
Saya tidak sedang mengatakan semua wartawan adalah pahlawan. Profesi ini tetap membutuhkan kritik. Seorang wartawan bisa keliru, tidak independen, bahkan menyalahgunakan kewenangannya. Kesalahan jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, bukan dengan kekerasan.
Penting membedakan kritik terhadap produk jurnalistik dengan tindakan membungkam orang yang memproduksinya. Pers yang bebas bukan berarti pers yang kebal kritik. Kebebasan pers menuntut tanggung jawab, sedangkan negara wajib menjamin keselamatan wartawan ketika menjalankan tugas.
Setiap 10 November, bangsa ini mengenang mereka yang gugur demi kemerdekaan. Sejarah mencatat perjuangan orang-orang yang melawan penjajahan, mempertaruhkan nyawa, dan menolak tunduk pada kekuasaan. Lantas, mengapa ukuran kepahlawanan seolah hanya berhenti di medan perang?
Bukankah memperjuangkan hak masyarakat atas informasi juga bagian dari menjaga kemerdekaan? Bukankah keberanian mengungkap penyimpangan dan mempertanyakan kekuasaan merupakan bagian dari upaya merawat demokrasi?
Pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial organisasi pers. Pengakuan negara memang penting, tetapi pengungkapan kasus kematiannya jauh lebih mendasar. Gelar kehormatan tidak boleh menggantikan keadilan yang hingga kini belum tuntas.
Tuntutan kita sebenarnya sederhana: negara jangan melupakan mereka yang kehilangan nyawa ketika menjalankan tugas jurnalistik. Aparat juga harus mengusut setiap pembunuhan terhadap wartawan secara transparan, tanpa membedakan siapa korbannya dan siapa pun pihak yang diduga terlibat.
Jika mereka yang gugur demi kemerdekaan bangsa layak disebut pahlawan, bagaimana dengan mereka yang dibunuh karena berusaha menjaga hak masyarakat atas informasi?
Apakah mereka bukan pahlawan?
Penulis adalah jurnalis yang telah berkecimpung di dunia pers sejak 2014 dan kini menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Binadow.com.
