BOROKO, BINADOW.COM — Pemerintah Desa Boroko Timur mengapresiasi langkah cepat DPRD Bolaang Mongondow Utara yang merespons keluhan nelayan soal tambatan perahu di Pantai Batu Pinagut, Kecamatan Kaidipang. Pemerintah desa menyebut, keberhasilan Komisi III DPRD melobi penambahan struktur tambatan menunjukkan keberpihakan pada kepentingan warga pesisir.
Kepala Desa Boroko Timur, Robi Pakaya, menilai tambatan perahu bukan sekadar proyek fisik, melainkan fasilitas vital yang menyangkut keselamatan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan.
“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi III DPRD Bolmut. Respon cepat mereka terhadap keluhan warga kami patut diapresiasi. Tambatan perahu itu vital bagi aktivitas nelayan,” kata Robi kepada media ini, Minggu, (15/6/2025).
Robi mengungkapkan, sejak awal pembangunan, masyarakat telah mempertanyakan desain dan arah struktur tambatan yang dinilai tak memadai. Proyek yang sementara berjalan justru tak menyediakan ruang perairan layak untuk sandar perahu.
“Kalau perahunya hanya bisa parkir di pantai, ya sama saja mubazir. Malah bisa merusak perahu saat ombak besar datang,” ujarnya.
Sebelumnya, Kritik terhadap desain tambatan juga datang dari internal DPRD. Ketua Komisi III, Abdul Zamad Lauma, menyebut struktur yang dibangun lebih menyerupai pemecah gelombang ketimbang tambatan perahu.
“Tambatan harus punya ruang di air yang cukup agar nelayan bisa menambatkan perahu dengan aman. Kalau hanya di pantai, fungsinya sangat terbatas,” ujar Zamad beberapa waktu lalu.
Fikri Gam, SH.I, sekretaris partai Demokrat juga sebelumnya angkat bicara soal proyek pengaman pantai dan tambatan perahu di kawasan wisata Batu Pinagut itu.
“Pembangunan fasilitas seperti tambatan perahu bukan hanya soal menumpuk batu dan membuat struktur. Yang utama adalah bagaimana fasilitas itu memberi manfaat sosial, ekonomi, dan estetika. Kalau asal bangun, masyarakat yang akan menanggung rugi,” ujar personil Komisi III DPRD Bolmut ini.
Dalam pertemuan bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I) di Manado, Jumat, (13/6/2025), Komisi III di bawa komando sekretaris Komisi III Fikri Gam, berhasil melobi penambahan struktur sepanjang 20 meter ke arah laut. Tambahan ini dirancang untuk menjangkau area labuh yang biasa digunakan nelayan setempat.
Fikri menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal proyek ini hingga benar-benar bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
“Ini menjadi komitmen kami, agar tambatan bisa benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Kami akan terus kawal sampai terealisasi,” ujar Vikri kepada media ini.
Vikri juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
“Ini pelajaran agar ke depan setiap pembangunan harus diawali dengan mendengar masyarakat. Jangan bangun sesuatu yang tidak bisa digunakan,” katanya.
Saat ini, BWSS I tengah menyusun kajian teknis lanjutan sebagai dasar perubahan arah dan penambahan struktur tambatan perahu. Pemerintah Desa Boroko Timur menyatakan siap mengawal proses di tingkat lokal dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan warga.
Penulis: Ramdan Buhang
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar