Oleh: Ramdan Buhang (Presidium MD KAHMI Boltara)
Sedang asyik-asyiknya saya menikmati kopi di sudut Kedai Pogogusato, Kota Boroko, kabar tentang wacana Provinsi Bolaang Mongondow Raya kembali mampir di layar ponsel. Seperti biasa, argumennya terdengar meyakinkan. Apa itu?, iming-iming percepatan pembangunan, rentang kendali yang lebih pendek, dan kebanggaan identitas kawasan. Saya tidak menolak gagasan itu, Tapi pengalaman sejarah di kawasan ini membuat saya sulit percaya pada narasi yang manis terdengar itu.
Jujur, saya tidak lagi tergoda ikut euforia wacana ini. meski Sejak awal PBMR digaungkan, saya justru termasuk yang antusias. Antusiasme itu pelan-pelan berubah menjadi kehati-hatian. Pelan-pelan saya melihat wacana ini lebih sering muncul sebagai komoditas politik—alat tawar dalam percakapan elite dan birokrasi di Sulawesi Utara.
Wacana PBMR ini, tampak seperti mata uang negosiasi. Jika kepentingan sebagian elite tak terakomodasi, ancamannya sederhana: “kami pisah”—mirip anak-anak manja yang merajuk minta dibelikan permen. Lelucon ini membuat saya tertawa hingga terpingkal-pingkal, tapi tawa itu segera berubah menjadi geleng kepala. Pemekaran yang semula dipresentasikan sebagai jalan menuju kesejahteraan publik kini berubah menjadi instrumen tekanan, alat tawar dalam transaksi jabatan, dan panggung pertunjukan ambisi segelintir orang. Dari janji pembangunan menjadi cemoohan politik—setidaknya, itulah kesan yang tak bisa saya abaikan dari pengamatan amatiran saya.
Barangkali saya keliru. Tapi terlalu sering pemekaran hadir bukan sebagai jawaban atas masalah struktural, melainkan sebagai jalan pintas bagi elite yang ingin memperpendek jarak ke kekuasaan. Di atas kertas mereka bicara desentralisasi, di belakang layar mereka bicara distribusi kursi. Publik hanya menjadi figuran dalam drama besar yang naskahnya ditulis jauh dari meja kopi warga.
Kecurigaan itu membuat saya kembali membuka sejarah pemekaran di kawasan ini.
Bolaang Mongondow Raya hari ini adalah hasil pecahan Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemekaran Bolaang Mongondow Utara menjadi titik awal. Setelah itu, lahir Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, dan Bolaang Mongondow Selatan. Kabupaten induk terbelah menjadi empat kabupaten dan satu kota. Pemekaran Boltara lahir dari dorongan resistensi elite dan masyarakat Pantai Utara yang merasa terpinggirkan dari pusat kuasa Bolaang Mongondow.
Perjuangan pemekaran Boltara tidak lahir dari romantisme administratif. Ia lahir dari pengalaman dimarjinalkan. Infrastruktur tertinggal, akses politik sempit, dan representasi nyaris simbolik. Bagi masyarakat Boltara kala itu, pemekaran menjadi bahasa perlawanan yang paling masuk akal.
Keinginan melepaskan diri dari hegemoni itu tercermin bahkan dalam soal nama. Pada fase awal, masyarakat dua eks-swapraja ini mengusulkan BINADOW—akronim dari Bolangitang, Bintauna, dan Kaidipang. Nama itu bukan sekadar akrobat linguistik. Ia pernyataan identitas, bahwa kami ada, kami berbeda, kami bukan sekadar bayangan pusat kuasa.
Nama BINADOW akhirnya berubah Menjadi Bolaang Mongondow Utara, tetapi ingatan politik itu tidak pernah hilang. Boltara lahir bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai koreksi sejarah. Ia lahir dari dorongan keluar dari pinggiran, bukan dari hasrat memperluas pusat kuasa. Ironisnya, hegemoni yang dulu ingin dilampaui kini berpotensi dikemas ulang dalam proyek bernama provinsi.
Kini, tokoh-tokoh di Mongondow kembali mengusung gagasan provinsi baru. Di atas kertas, ini tampak sebagai konsolidasi wilayah. Tapi narasi yang beredar terasa timpang. Identitas Mongondow tampil sebagai pusat cerita. Bintauna dan Kaidipang Besar hadir sekilas—jika tidak ingin disebut absen. Tokoh-tokoh Boltara nyaris tak diajak duduk di meja perancang visi.
Representasi Boltara dalam struktur Panitia PBMR juga terasa simbolik. Dari sekian banyak nama, hanya satu atau dua figur dari Boltara yang dilibatkan. Komposisi itu memberi sinyal awal tentang arah desain kuasa. Sepertinya, dominasi sudah dipetakan bahkan sebelum provinsi ini lahir secara formal.
Padahal, dukungan dari Boltara bukan sekadar wacana. Pemerintah daerah pernah mengalokasikan hibah Rp 1 miliar bagi panitia pemekaran tanpa memicu riak protes di publik. Dukungan politik dan fiskal itu berjalan nyaris tanpa syarat. Namun, semakin ke sini, muncul kegelisahan, jangan-jangan Boltara hanya dibutuhkan sebagai pelengkap administrasi—angka dalam proposal, nama dalam dokumen, tetapi absen dalam pembagian peran strategis.
Jika bahkan di tingkat panitia saja representasi terasa timpang, sulit berharap keseimbangan akan tercipta di tingkat provinsi. Dalam politik, komposisi awal sering kali adalah peta masa depan.
Ada ironi dalam kerja Panitia PBMR. Mereka sibuk merancang peta ibu kota, menyusun slogan identitas. Seolah-olah provinsi bisa lahir dari brosur, tanpa percakapan serius dengan wilayah yang dulu justru menjadi pemicu pemekaran.
Persoalan PBMR bukan sekadar setuju atau menolak. Persoalannya ada pada desain kuasa. Jika provinsi baru dibangun dengan satu narasi dominan, pola lama akan terulang. Apa itu? pusat baru, dan pinggiran baru.
Padahal, BMR sejak awal bukan milik satu entitas. Kesepahaman empat eks-swapraja—Mongondow, Bolango, Bintauna, dan Kaidipang Besar—menjadi fondasi wilayah ini. Jika PBMR ingin berdiri, prinsip itu mesti diterjemahkan ke dalam desain institusi, bukan sekadar dikutip dalam orasi.
Bagi warga Boltara, identitas bukan sekadar simbol. Bintauna dan Kaidipang Besar punya sejarah politik dan peradaban sendiri. Menyatukan wilayah tidak berarti menyeragamkan ingatan. Integrasi tanpa kesetaraan hanya melahirkan dominasi yang dilembagakan.
Di atas kertas, wacana Provinsi Bolaang Mongondow Raya terdengar seperti proyek besar. Para penggagasnya berbicara tentang sejarah, identitas, dan masa depan. Tapi di ruang publik, mereka justru memperagakan masa lalu paling klasik—alergi terhadap kritik.
Mantan Ketua Presidium Pemekaran Boltara Mohammad Irianto Christoffel Buhang, Ketua KNPI Boltara Donal Palandi, dan Panglima Laskar Binadow Abdul Samad Lauma menyuarakan kegelisahan. Bukan untuk menolak, melainkan mengingatkan. Sikap yang semestinya lumrah dalam demokrasi, menjaga kewarasan sebelum semua orang terlanjur mabuk jargon. Namun yang datang justru cibiran dan hujatan—dari mereka yang mengklaim diri sebagai pionir pemekaran.
Cibiran dan hujatan itu memunculkan ironi nyaris komikal. Para pengusung provinsi baru bicara tentang kemajuan politik, tapi refleks mereka tetap kuno, seperti radio rusak yang hanya memutar siaran lama, siapa yang tidak sejalan dianggap gangguan. Kritik diperlakukan seperti debu di karpet seremoni—disapu cepat, jangan sampai terlihat kamera. Seolah demokrasi hanyalah panggung sandiwara, tempat semua pertanyaan serius harus dibungkam.
Dan memang, cibiran itu menyingkap pola lama dalam politik lokal, pemekaran dipandang proyek prestise, bukan proyek rasional. Siapa pun yang mengganggu narasi heroik dicap tidak patriotik, tidak visioner, atau—lebih jujur—tidak tahu diri. Ancaman subtile itu lebih mematikan daripada debat publik yang sehat; ia membungkam ruang dialog sebelum benar-benar dimulai.
Padahal, pemekaran bukan sekadar drama. Ia menuntut angka, peta, kapasitas fiskal, dan kesiapan institusi. Mengajukan pertanyaan tentang posisi Boltara dalam desain Provinsi BMR bukan sikap anti-pemekaran. Justru itu satu-satunya cara agar sejarah tidak terulang—pusat baru, pinggiran lama. Tanpa pertanyaan kritis, sejarah berisiko terulang dengan nama baru.
Jangan pernah anggap entitas Boltara sebagai pelengkap semata di Bolaang Mongondow Raya. Di balik nama dan peta yang dibentangkan, ada masyarakat dengan sejarah, akar peradaban, dan pengalaman politik yang tidak bisa dijadikan ornamen. Kami bukan papan dekorasi untuk seminar atau brosur propaganda. Jika pola lama diulang—dominasi dikemas ulang sebagai visi besar—ingatlah, kami bukan figuran dalam drama yang ditulis jauh dari meja kopi kami. Kami masih nyaman di Sulawesi Utara, menikmati ruang kami tumbuh tanpa harus terus-menerus diingatkan siapa yang berkuasa. Dan sejujurnya, akan jauh lebih bijak merancang provinsi baru dengan menghitung semua entitas secara adil, daripada menciptakan mahakarya yang besar di atas ketimpangan yang sudah usang—hanya demi memenuhi ambisi segelintir orang yang sibuk menata kursi dan peta tanpa menengok ke pinggiran yang dulu memantik api pemekaran.
Jangan Lupa Ngopi
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar