Tiga Proyek Jalan di Boltara Digarap Bersamaan, Alat dan Tenaga Kerja Dipakai Bergantian
BOROKO, BINADOW.COM — Tiga badan usaha mengerjakan tiga proyek jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara). Menurut pengawas lapangan kontraktor, ketiga badan usaha itu masih berada dalam satu korporasi dengan PT Harmonis sebagai penyedia dukungan peralatan.
CV Tirta Kencana mengerjakan perbaikan jalan ibu kota dengan nilai kontrak sekitar Rp1,1 miliar. CV Karisma Persada menangani rekonstruksi Jalan Pajala senilai sekitar Rp500 juta. Sementara CV Padat Aksi Niaga mengerjakan rekonstruksi dan peningkatan jalan di Bolangitang senilai sekitar Rp1,9 miliar.
Pengawas lapangan kontraktor, Abdul Rahman Hulinggi, mengatakan ketiga perusahaan tersebut merupakan bagian dari satu korporasi dengan PT Harmonis.
“Masih satu korporasi dengan PT Harmonis. Tiga perusahaan ini adalah anak perusahaan,” ujar Abdul Rahman kepada media ini, Jumat, (18/09/2026).
Hubungan ketiga perusahaan itu juga terlihat dari penggunaan peralatan. Abdul Rahman mengatakan PT Harmonis menyediakan peralatan bagi ketiga proyek tersebut.
“Untuk peralatan sebagaimana yang masuk di dukungan alat dari PT Harmonis, alat yang ada hanya dari Harmonis,” katanya.
Menurut Abdul Rahman, sejumlah alat berat hanya tersedia satu unit. Operator kemudian memindahkan alat tersebut secara bergantian ke tiga lokasi proyek.
“Misalnya untuk alat berat yang didatangkan hanya satu unit, seperti vibro atau alat-alat lain hanya satu unit dan akan mengerjakan proyek secara bergantian,” ujarnya.
Alat Bergantian di Tiga Lokasi
Ketiga proyek memiliki jadwal pelaksanaan yang beririsan. Karena itu, operator memindahkan peralatan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Pola serupa juga terjadi pada tenaga kerja. Abdul Rahman mengatakan dokumen kontrak mencantumkan kebutuhan personel masing-masing proyek. Namun dalam praktiknya, sejumlah tenaga kerja menangani lebih dari satu pekerjaan karena ketiga perusahaan berada dalam satu korporasi.
Satu pengawas lapangan menangani tiga kegiatan. Operator alat juga mengikuti perpindahan peralatan antarproyek.
Setiap proyek tetap memiliki Direksi Keet sendiri. Menurut Abdul Rahman, tiga pekerjaan tersebut memiliki tiga Direksi Keet.
Abdul Rahman mengatakan pihak kontraktor mengatur penggunaan peralatan secara bergantian selama masa pelaksanaan.
“Diusahakan ketiga pekerjaan dilaksanakan tepat waktu,” katanya.
Tenaga Kerja Digunakan Bersama
Korporasi tersebut juga menggunakan sejumlah tenaga kerja secara bersama pada tiga proyek.
Abdul Rahman mengatakan sejumlah personel menangani lebih dari satu proyek. Menurut dia, kondisi itu berkaitan dengan status ketiga badan usaha yang berada dalam satu korporasi.
Operator alat juga mengikuti perpindahan peralatan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Masing-masing proyek tetap memiliki Direksi Keet sendiri. Tiga Direksi Keet melayani tiga paket pekerjaan tersebut.
PUTR Konfirmasi Temuan Unit Alat yang Sama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Boltara, Abdul Jalil Pandialang, ST, membenarkan penggunaan unit alat yang sama secara bergantian pada beberapa paket pekerjaan tersebut.
Namun, ia mengatakan kondisi itu belum otomatis menunjukkan pelanggaran.
“Pada tiga paket tersebut, peralatan utama memang berstatus sewa dan masing-masing penyedia mencantumkan sumber atau pemberi sewa yang berbeda,” kata Abdul Jalil dalam konfirmasi tertulis kepada media ini.
Menurut dia, pengecekan awal menemukan unit alat yang sama secara bergantian pada beberapa paket.
PUTR masih perlu mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen penawaran dan kontrak masing-masing penyedia.
Tim juga akan memeriksa identitas alat, dasar dan masa penguasaan atau sewa, serta jadwal penggunaannya.
“Hal ini belum dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan verifikasi terhadap kesesuaiannya dengan dokumen penawaran dan kontrak,” ujar Abdul Jalil.
PUTR juga akan melihat dampak penggunaan alat secara bergantian terhadap pekerjaan, termasuk metode kerja, progres, mutu, dan waktu penyelesaian.
Abdul Jalil mengatakan Tim Teknis akan mencocokkan dokumen dengan kondisi faktual di lapangan.
“Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau berdampak terhadap pemenuhan kewajiban kontrak, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menegaskan setiap pekerjaan harus mengacu pada kontrak serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
Penulis: Ramdan Buhang
