BOROKO, BINADOW.COM — Wacana pergantian kepemimpinan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bolaang Mongondow Utara menguat setelah konferensi daerah PWI Sulawesi Utara di Aula Kantor Wali Kota Manado, Selasa (31/3/2026). Ketua PWI Bolmut, Patris Babay, menjadi sorotan di tengah dinamika internal organisasi.
Informasi yang dihimpun media ini menyebut, dorongan pergantian muncul dari sejumlah wartawan anggota PWI Bolmut. Mereka menilai kepemimpinan saat ini perlu dievaluasi, terutama terkait dugaan penyelewengan anggaran organisasi.
Dana yang dipersoalkan disebut bersumber dari APBD Bolaang Mongondow Utara serta donasi pihak swasta. Anggaran itu semestinya digunakan sebagai biaya operasional wartawan anggota PWI Bolmut dalam kegiatan konferensi.
Seorang sumber internal menyebut ketidakpuasan anggota dipicu dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan. Situasi ini mendorong komunikasi intens antaranggota guna menggalang dukungan perubahan kepemimpinan.
Sekretaris PWI Bolmut, Candriawan Datuela, mengonfirmasi rencana Konferensi Kabupaten Luar Biasa (KLB). Ia menyebut sinyal persetujuan telah diperoleh dari Dewan Kehormatan dan pengurus PWI Sulawesi Utara.
“Kami menerima desakan dari sebagian besar anggota. Hal ini sudah dikonsultasikan dengan PWI Provinsi dan Dewan Kehormatan. Usai pelantikan, kami akan segera menggelar konferensi luar biasa di Bolmut,” ujar Candriawan kepada media ini, Sabtu (4/4/2026).
Menurut dia, langkah tersebut ditempuh sebagai mekanisme organisasi dalam merespons dinamika internal yang berkembang.
Menanggapi desakan Konferensi Kabupaten Luar Biasa (KLB), Ketua PWI Bolaang Mongondow Utara, Patris Babay, menilai langkah tersebut tidak lagi relevan. Ia menyebut masa bakti kepengurusan telah berakhir, sehingga mekanisme KLB dianggap tidak tepat diterapkan dalam situasi saat ini.
Menurut Patris, langkah yang seharusnya ditempuh adalah penunjukan caretaker oleh PWI Sulawesi Utara guna mengisi kekosongan kepengurusan sekaligus menyiapkan proses organisasi selanjutnya.
Ia juga menanggapi tudingan terkait pengelolaan anggaran. Patris meminta agar persoalan tidak hanya dilihat dari dana organisasi, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi dana pribadi yang telah digunakan selama kegiatan berlangsung.
“Jangan hanya melihat dana organisasi yang nilainya hampir Rp3 juta itu seolah-olah semuanya digunakan. Itu yang perlu diluruskan,” ujarnya kepada media ini.
Patris menjelaskan, dari total anggaran sekitar Rp10 juta, tersisa sekitar Rp3 juta setelah digunakan dalam kegiatan. Ia menyebut, penggunaan anggaran mencakup biaya operasional seperti sewa mobil rute Manado–Boroko selama dua hari, serta kebutuhan makan dan minum selama kegiatan.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan kegiatan, rombongan dari Bolmut hanya difasilitasi ongkos awal oleh ketua, sementara kebutuhan selama di lokasi hingga kembali tidak ditanggung penuh. Hal ini, menurutnya, berbeda dengan peserta lain yang difasilitasi oleh Ketua PWI Provinsi, mulai dari penginapan, transportasi hingga konsumsi.
Selain itu, Patris mengklaim terdapat sejumlah pengeluaran pribadi yang telah digunakan sejak pelaksanaan konferensi di tingkat kabupaten. Pengeluaran itu mencakup kebutuhan rapat panitia, pembuatan kartu anggota, hingga pembiayaan kedatangan pengurus provinsi.
Ia juga merinci sejumlah pengeluaran yang disebut telah digunakan, di antaranya untuk transportasi, bahan bakar, penginapan, konsumsi, hingga kebutuhan operasional lainnya selama kegiatan berlangsung.
Patris menilai polemik yang berkembang tidak lepas dari upaya mencari kesalahan tanpa melihat keseluruhan konteks penggunaan anggaran.
“Kalau hanya mau mencari kesalahan, selalu terlihat mudah. Sementara hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya sering tidak dicari tahu lebih dulu sebelum menilai,” katanya.
Patris juga memaparkan rincian penggunaan dana yang disebut telah dikeluarkan selama kegiatan. Ia menyebut, pengeluaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional, baik untuk individu maupun aktivitas bersama.
Dalam rinciannya, dana sebesar Rp1 juta digunakan untuk keperluan SL. Kemudian Rp500 ribu dialokasikan untuk bahan bakar kendaraan atas nama IS, serta Rp300 ribu untuk IL.
Selain itu, terdapat pengeluaran Rp500 ribu yang disebut sebagai petunjuk kepada GG dari pimpinan, serta biaya penginapan sebesar Rp650 ribu. Patris juga mencatat sejumlah pengeluaran kecil lain, seperti Rp50 ribu untuk Rendi dan Rp50 ribu untuk Irsan Manggopa.
Untuk kebutuhan konsumsi, ia merinci pengeluaran Rp260 ribu untuk makan, serta Rp230 ribu untuk makan dan rokok bersama PB, RP, dan RB di warung tegal
Sementara itu, makan malam bersama yang diikuti RB, RDL, FI, PB, dan R tercatat sebesar Rp285 ribu. Pengeluaran lain meliputi bahan bakar tambahan Rp250 ribu, serta masing-masing Rp250 ribu untuk RDL dan RP.
Patris juga menambahkan adanya pengeluaran sebesar Rp2,5 juta yang diserahkan kepada FI. Ia menyebut dana tersebut diberikan karena F yang langsung berkomunikasi saat pertemuan dengan bupati dalam rangka mengantar proposal.
Pengeluaran itu masuk dalam rangkaian penggunaan anggaran selama kegiatan berlangsung, bersama sejumlah biaya operasional lain yang sebelumnya telah dirinci.
Menurut Patris, rincian tersebut menunjukkan penggunaan dana dilakukan untuk kebutuhan riil selama kegiatan berlangsung, sekaligus menjadi bagian dari pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Sementara itu, pengurus PWI Sulawesi Utara belum menyampaikan pernyataan resmi terkait rencana KLB maupun isu yang berkembang di tubuh PWI Bolmut.
Penulis: Ramdan Buhang
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Comment