Telepon di ruang kerja Kapolres Bolaang Mongondow Utara tak berhenti berdering. Sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, kepala desa, hingga rekan sesama anggota Polri silih berganti menyampaikan ucapan selamat sekaligus perpisahan. Setelah hampir tiga tahun memimpin Polres Bolaang Mongondow Utara, AKBP Juleigtin Siahaan memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya.
Surat Telegram Kapolri Nomor ST/339/IV/KEP/2026 tertanggal 25 Juni 2026 menempatkan perwira menengah itu sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Jabatan Kapolres Bolaang Mongondow Utara kemudian dipercayakan kepada AKBP Andhika Fitransyah. Mutasi itu menjadi penutup dari satu fase kepemimpinan yang meninggalkan berbagai catatan di kabupaten paling utara di jazirah Bolaang Mongondow.
Tiga tahun sebelumnya, nama Juleigtin Siahaan belum begitu akrab di telinga masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Ia bukan putra daerah. Tidak pula pernah bertugas di wilayah Bolaang Mongondow Raya.
Lulusan Akademi Kepolisian 2003 kelahiran Sumatera Utara itu lebih banyak menghabiskan kariernya pada bidang pengawasan internal dan reserse. Ia pernah menjabat Wakapolres Bintan, bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, hingga dipercaya sebagai Kasubbid Provos Bidpropam Polda Sulawesi Utara. Pendidikan Sespimmen Polri yang diselesaikannya pada 2022 menjadi bekal sebelum menerima amanah sebagai Kapolres Bolaang Mongondow Utara. Saat masih bertugas di Kepulauan Riau, ia juga tercatat pernah terlibat dalam pengungkapan kasus pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal.
Mutasi yang diterbitkan Kapolri pada Oktober 2023 membawanya ke Sulawesi Utara. Pada 30 Oktober 2023, Kapolda Sulawesi Utara melantik AKBP Juleigtin Siahaan sebagai Kapolres Bolaang Mongondow Utara, menggantikan AKBP Areis Aminnulla yang mendapat promosi ke Polda Maluku.
Bagi seorang perwira polisi, perpindahan wilayah tugas bukan sekadar berganti alamat kantor. Setiap daerah memiliki karakter, persoalan, dan budaya yang berbeda.
Bolaang Mongondow Utara merupakan kabupaten dengan bentang wilayah memanjang di pesisir utara Sulawesi. Di satu sisi terbentang Laut Sulawesi, sementara sisi lainnya dipagari perbukitan. Enam kecamatan dihubungkan jalan nasional Trans Sulawesi yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo Utara sehingga arus orang dan barang berlangsung hampir tanpa jeda.
Karakter wilayah tersebut membawa tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Selain menjaga keamanan masyarakat, Polres juga harus mengawasi jalur transportasi lintas provinsi, mengantisipasi kejahatan konvensional, peredaran narkotika, hingga aktivitas pertambangan tanpa izin yang beberapa kali menjadi perhatian publik.
Semua tantangan itu telah menunggu sebelum Juleigtin benar-benar mengenal masyarakat yang akan dipimpinnya.
Hari-hari pertama di Boroko lebih banyak diisi dengan mendengar daripada berbicara.
Ia menemui Bupati, Ketua DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga pemerintah desa. Pertemuan-pertemuan itu menjadi pintu masuk memahami karakter masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang dikenal menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, tetapi tetap kritis terhadap pelayanan publik.
Bagi kepolisian, membangun komunikasi sejak awal menjadi modal penting. Penegakan hukum memang menjadi tugas utama, tetapi menjaga kepercayaan publik tidak kalah penting.
Dalam berbagai kesempatan, Juleigtin berulang kali menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan pelayanan kepada masyarakat. Pesan itu tidak hanya disampaikan kepada publik, tetapi juga kepada seluruh personel Polres. Bahkan pada apel perdana tahun 2026, menjelang akhir masa jabatannya, ia kembali mengingatkan seluruh anggota agar terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta kualitas pelayanan sebagai wajah institusi Polri di tengah masyarakat.
Pendekatan tersebut perlahan membentuk warna kepemimpinannya.
Ia tidak dikenal sebagai sosok yang banyak melontarkan pernyataan bombastis. Sebaliknya, ia lebih sering hadir dalam kegiatan masyarakat, menghadiri agenda pemerintah daerah, memimpin operasi kepolisian, atau berdialog dengan warga di lapangan.
Namun, membangun kedekatan hanyalah langkah awal.
Tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika berbagai persoalan keamanan, penegakan hukum, agenda nasional, hingga dinamika sosial satu per satu datang menguji kepemimpinannya.
Dari ruang penyidikan hingga jalanan Trans Sulawesi, dari pengamanan pesta demokrasi hingga penindakan aktivitas pertambangan tanpa izin, perjalanan AKBP Juleigtin Siahaan di Bolaang Mongondow Utara kemudian menjadi rangkaian kisah yang tidak hanya mencerminkan kerja seorang Kapolres, tetapi juga potret bagaimana institusi kepolisian berusaha menjaga kepercayaan masyarakat di tengah perubahan zaman.
Menjaga Daerah, Membangun Kepercayaan
Menjadi Kapolres di daerah yang relatif kecil bukan berarti tugas menjadi ringan. Justru sebaliknya, hampir setiap persoalan masyarakat bermuara ke kantor polisi.
Di Bolaang Mongondow Utara, tantangan itu datang silih berganti. Mulai dari tindak kriminal konvensional, peredaran narkotika, aktivitas pertambangan tanpa izin, pengamanan agenda politik nasional, hingga persoalan sosial yang membutuhkan kehadiran aparat kepolisian.
AKBP Juleigtin Siahaan memahami satu hal sejak awal bertugas. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui konferensi pers atau slogan di spanduk. Kepercayaan lahir ketika polisi hadir saat masyarakat membutuhkan.
Belum genap beberapa bulan menjabat, Polres Bolaang Mongondow Utara menghadapi agenda nasional yang menyita perhatian seluruh Indonesia, yakni Pemilu 2024.
Pemilu bukan sekadar soal pengamanan tempat pemungutan suara. Di balik pesta demokrasi terdapat pekerjaan panjang yang dimulai dari distribusi logistik, patroli wilayah, pemetaan daerah rawan konflik, pengamanan kampanye, hingga menjaga netralitas anggota Polri.
Bolaang Mongondow Utara memang dikenal sebagai daerah yang relatif kondusif. Namun, setiap tahapan pemilu selalu menyimpan potensi gesekan politik di tingkat akar rumput.
Di bawah koordinasi AKBP Juleigtin Siahaan, personel Polres bersama jajaran Polsek melakukan pengamanan seluruh tahapan pemilu. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat menjadi pendekatan yang terus dibangun agar pesta demokrasi berlangsung aman.
Pendekatan yang sama kembali diterapkan pada Pilkada Serentak 2024. Berbagai kegiatan cooling system dilakukan untuk meredam potensi konflik, sementara patroli rutin ditingkatkan di sejumlah titik yang dianggap memiliki kerawanan.
Tidak banyak pemberitaan mengenai bentrokan politik di Boltara sepanjang tahapan tersebut. Bagi institusi kepolisian, kondisi yang tetap kondusif justru menjadi ukuran keberhasilan yang sering kali tidak terlihat oleh publik.
Di luar agenda politik, persoalan keamanan sehari-hari tetap menjadi pekerjaan yang tidak pernah selesai.
Pada akhir 2023, Polres Bolaang Mongondow Utara merilis evaluasi kinerja penanganan tindak pidana. Sepanjang tahun itu, tercatat 228 laporan polisi, dengan 212 perkara berhasil diselesaikan. Angka penyelesaian perkara tersebut menjadi salah satu indikator efektivitas penanganan kasus di wilayah hukum Polres Boltara.
Kasus-kasus yang ditangani bervariasi, mulai dari pencurian, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak pidana lainnya yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Bagi Juleigtin, penyelesaian perkara bukan sekadar mengejar statistik. Setiap laporan yang masuk merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.
Karena itu, ia berulang kali mengingatkan anggotanya agar bekerja profesional, mengedepankan pelayanan, dan tidak mempersulit masyarakat yang mencari keadilan. Pesan tersebut kembali ia tegaskan dalam apel perdana tahun 2026 dengan meminta seluruh personel meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peredaran narkotika juga menjadi perhatian serius.
Meski Boltara bukan daerah dengan tingkat peredaran narkoba setinggi kota-kota besar, ancaman itu tetap ada. Jalur lintas Sulawesi yang membelah wilayah kabupaten menjadi salah satu faktor yang harus terus diawasi.
Sepanjang triwulan pertama 2024, Satresnarkoba Polres Boltara berhasil mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras. Pengungkapan tersebut menjadi sinyal bahwa jaringan peredaran barang terlarang masih berupaya masuk ke wilayah Boltara.
Operasi pemberantasan tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Edukasi kepada pelajar, penyuluhan kepada masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak juga terus dilakukan sebagai bagian dari langkah pencegahan.
Tantangan lain yang menyita perhatian publik adalah aktivitas pertambangan tanpa izin.
Di beberapa wilayah seperti Busato kecamatan Pinogaluman dan Huntuk Kecamatan Binatauna, isu pertambangan ilegal beberapa kali menjadi sorotan masyarakat maupun media. Aktivitas tersebut bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan dan aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan warga.
Penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas instansi. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri karena menyangkut kewenangan pemerintah, kehutanan, lingkungan hidup, hingga aparat penegak hukum lainnya.
Dalam sejumlah operasi gabungan, aparat melakukan penertiban terhadap aktivitas yang diduga melanggar ketentuan. Meski persoalan pertambangan ilegal belum sepenuhnya selesai, langkah-langkah penegakan hukum terus dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah keresahan masyarakat.
Namun, wajah kepemimpinan Juleigtin tidak hanya terlihat ketika mengenakan rompi antipeluru atau memimpin operasi kepolisian.
Menjelang Hari Bhayangkara ke-80 pada 2026, Polres Bolaang Mongondow Utara melaksanakan program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu di Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat. Pada waktu yang sama, Polres juga membangun sumur bor beserta sarana air bersih di Desa Dalapuli Barat, Kecamatan Pinogaluman.
Program tersebut dikerjakan bersama pemerintah desa, masyarakat, dan personel kepolisian.
“Rumah yang hari ini kami resmikan adalah simbol kebersamaan dan gotong royong. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat,” ujar Juleigtin saat peresmian.
Ia juga menegaskan akses air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pembangunan sumur bor diharapkan memberi manfaat jangka panjang bagi warga yang selama ini mengalami keterbatasan air bersih.
Di ruang redaksi, nama AKBP Juleigtin Siahaan juga bukan sosok yang asing.
Hampir setiap pengungkapan kasus besar, kegiatan kemasyarakatan, hingga agenda institusi kepolisian selalu terbuka bagi peliputan media. Hubungan itu tidak selalu berarti tanpa kritik. Sejumlah kebijakan maupun penanganan kasus tetap mendapat sorotan dari wartawan.
Namun, komunikasi tetap terjaga.
Bagi media, akses terhadap informasi merupakan bagian dari pelayanan publik. Sementara bagi kepolisian, keterbukaan informasi menjadi salah satu cara membangun akuntabilitas di hadapan masyarakat.
Hubungan itulah yang kemudian membentuk pola kemitraan antara Polres Bolaang Mongondow Utara dan insan pers selama masa kepemimpinan AKBP Juleigtin Siahaan.
Di balik setiap konferensi pers, patroli malam, pengamanan demonstrasi, hingga kunjungan ke desa-desa, terdapat satu tujuan yang terus diupayakan: menjaga rasa aman masyarakat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Kapolres bukan hanya banyaknya operasi yang digelar atau perkara yang berhasil diungkap, melainkan seberapa besar masyarakat merasakan kehadiran polisi dalam kehidupan sehari-hari.
Saat Tugas Berakhir, Jejak Tetap Tinggal
Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Pergantian pimpinan berlangsung mengikuti kebutuhan institusi, sekaligus menjadi estafet kepemimpinan di setiap daerah.
Bagi AKBP Juleigtin Siahaan, estafet itu menandai berakhirnya hampir tiga tahun pengabdian di Bolaang Mongondow Utara.
Selama memimpin Polres Boltara, ia dihadapkan pada beragam tantangan. Dari menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, menangani tindak kriminal, memberantas penyalahgunaan narkotika, hingga mendukung penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin bersama instansi terkait.
Di balik berbagai agenda tersebut, kehidupan di markas kepolisian berjalan seperti biasa. Personel tetap menjalankan patroli, menerima laporan masyarakat, mengungkap perkara, mengamankan kegiatan pemerintahan, hingga hadir di tengah warga melalui berbagai kegiatan sosial.
Tidak semua pekerjaan itu menjadi berita. Sebagian besar justru berlangsung tanpa sorotan kamera.
Ada anggota yang berjaga hingga dini hari di tempat pemungutan suara. Ada personel yang mengamankan arus mudik dan hari-hari besar keagamaan. Ada pula polisi yang mendatangi rumah warga untuk menyelesaikan persoalan melalui pendekatan problem solving sebelum berkembang menjadi perkara hukum.
Semua itu menjadi bagian dari keseharian institusi yang dipimpinnya.
Menjelang akhir masa jabatan, aktivitas AKBP Juleigtin Siahaan tidak banyak berubah. Ia tetap memimpin apel, mengevaluasi kinerja satuan, menghadiri kegiatan masyarakat, serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan sebagaimana mestinya. Dalam apel awal tahun 2026, ia kembali mengingatkan seluruh personel agar menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Tak lama kemudian, surat telegram Kapolri menetapkan dirinya sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Jabatan Kapolres Bolaang Mongondow Utara selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Andhika Fitransyah, S.I.K., M.Han.
Pergantian itu bukan sekadar perubahan nama pada papan jabatan. Program yang telah berjalan harus diteruskan, sinergi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda tetap dijaga, sementara tantangan keamanan, pelayanan publik, pemberantasan narkotika, hingga pengawasan aktivitas pertambangan tanpa izin masih menjadi pekerjaan yang menanti kepemimpinan baru.
Selama masa kepemimpinannya, Polres Bolaang Mongondow Utara mencatat berbagai capaian. Mulai dari penyelesaian ratusan perkara pidana, pengamanan agenda nasional dan daerah yang berlangsung kondusif, pengungkapan kasus narkotika, hingga pelaksanaan berbagai kegiatan sosial seperti bedah rumah dan penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat.
Sebagian capaian itu tercatat dalam laporan institusi. Sebagian lainnya tersimpan dalam ingatan masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan jajaran Polres.
Bagi insan pers, sosok AKBP Juleigtin Siahaan identik dengan ritme kerja yang nyaris tanpa jeda. Siang menghadiri agenda pemerintahan, sore memimpin konferensi pers, malam turun memantau situasi kamtibmas, lalu kembali menerima laporan ketika sebagian besar warga telah beristirahat. Begitulah keseharian yang berlangsung selama hampir tiga tahun masa kepemimpinannya.
Kini, tongkat komando berada di tangan AKBP Andhika Fitransyah. Sementara AKBP Juleigtin Siahaan melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru.
Bagi institusi, pergantian itu merupakan bagian dari regenerasi. Namun bagi Bolaang Mongondow Utara, mutasi tersebut menandai berakhirnya satu periode kepemimpinan yang menjadi bagian dari perjalanan Polres dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Satu bab pengabdian di Boltara telah selesai. Bab berikutnya menanti di Kepulauan Riau.
Penulis: Ramdan Buhang, SP
