BOROKO, BINADOW.COM — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara (SIDAK) yang telah berjalan sekitar satu bulan.
Evaluasi tersebut dirangkai dalam kegiatan Sosialisasi dan Pengenalan Aplikasi SIDAK yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, di Lantai III Kantor Bupati Boltara, Rabu (26/8/2026).
Jusnan mengatakan SIDAK menjadi salah satu langkah pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap disiplin kehadiran ASN. Sistem tersebut memungkinkan kehadiran aparatur dipantau secara real time.
“Aplikasi SIDAK ini hadir untuk memastikan disiplin kehadiran ASN dapat terpantau secara real time. Saya meminta kepada seluruh OPD agar setiap kendala yang ditemui selama satu bulan pelaksanaan dapat segera disampaikan, sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama-sama. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Jusnan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltara, Misrwan Datkramat, mengatakan penerapan SIDAK mulai menunjukkan dampak terhadap kedisiplinan kehadiran ASN.
“Persentase disiplin kehadiran ASN setiap hari menunjukkan peningkatan. Dengan SIDAK, kehadiran ASN juga bisa dipantau secara jelas setiap hari. Sistem ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan disiplin ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Misrwan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat penjelasan teknis mengenai fitur, mekanisme, serta tata cara pengoperasian aplikasi. Forum itu sekaligus menjadi ruang evaluasi bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan kendala selama penerapan SIDAK.
Jusnan menekankan keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga keterlibatan seluruh perangkat daerah. Evaluasi berkala diperlukan agar SIDAK berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pengelolaan disiplin kehadiran ASN.
Para peserta juga diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, kendala, dan masukan berdasarkan penerapan SIDAK di masing-masing OPD. Masukan tersebut menjadi bahan pemerintah daerah dalam menyempurnakan sistem agar lebih efektif dan mudah digunakan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Boltara Mohammad Aditya Pontoh, S.IP, staf ahli bupati, para asisten sekretaris daerah, pimpinan OPD, Direktur Utama RSUD Boltara, para camat, pejabat administrator, serta pejabat pelaksana di lingkungan Pemkab Boltara. (dan/**)
