BOROKO, BINADOW.COM — Ambulans dengan nomor polisi DB 9106 H milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mogok saat mengantar pasien rujukan di tanjakan Munte, Jumat, (17/4/2026). Kendaraan itu membawa pasien remaja berinisial IP (16) dari RSUD Boltara menuju rumah sakit rujukan di Manado.
Gangguan terjadi sekitar pukul 16.30 WITA di jalur rawan kecelakaan tersebut. Pasien kemudian dipindahkan ke ambulans lain agar rujukan tetap berlanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, pasien tiba di rumah sakit tujuan di Manado.
Penanganan kendaraan berlangsung hingga malam. Petugas rujukan, Jhony Buhang, berada di lokasi. Bantuan juga datang dari Ambulance Manado Center (AMC) dan Komunitas Persatuan Pengemudi Ambulance Indonesia (PPAI) Sulawesi Utara.
Kepala Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Utara, Ali Dumbela, menyatakan ambulans tersebut merupakan aset RSUD, sehingga tanggung jawab pemeliharaan berada pada manajemen rumah sakit.
“Ambulans itu aset RSUD. Pemeliharaan kendaraan menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit,” ujarnya kepada media ini, Sabtu, (18/4/2026).
Ali menjelaskan, dalam skema pengelolaan keuangan daerah, RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas dalam mengatur operasional, termasuk perawatan armada. Anggaran pemeliharaan kendaraan, kata dia, umumnya bersumber dari belanja operasional RSUD yang dikelola secara mandiri.
Dalam praktiknya, kebutuhan perawatan dan perbaikan kendaraan diajukan melalui rencana kerja dan anggaran rumah sakit, lalu disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD. Jika terjadi kerusakan, perbaikan dapat dilakukan melalui pos pemeliharaan tanpa harus menunggu perubahan APBD, sepanjang anggaran tersedia.
Namun, untuk pengadaan kendaraan baru atau penggantian armada, prosesnya melalui mekanisme APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga persetujuan bersama DPRD.
Di sisi lain, aktivis Boltara, Sergio Manggopa, menilai insiden tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan.
“Ini bukan sekadar gangguan teknis, ini mengancam nyawa pasien. Harus ada evaluasi serius, bukan saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran kesehatan yang setiap tahun dialokasikan dalam APBD maupun dikelola melalui BLUD RSUD.
“Kalau sistem penganggaran sudah ada, kenapa kendaraan rujukan masih tidak layak? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka ke publik,” kata dia. (dan)
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Comment