BOROKO, BINADOW.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pandangan umum terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, PPP menyoroti empat sumber pendapatan, yakni pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Boltara, Kamis (12/11/2026).
PPP Minta Strategi Konkret Tingkatkan PAD
Fraksi PPP menilai pemerintah daerah perlu menyusun strategi konkret agar PAD memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Optimalisasi pajak dan retribusi menjadi salah satu langkah yang mereka dorong. Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang memiliki potensi ekonomi.
Penguatan kinerja BUMD juga masuk dalam catatan strategis fraksi. Perusahaan milik daerah diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Namun, upaya meningkatkan PAD harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. PPP mengingatkan pemerintah agar tidak membebani kelompok masyarakat menengah ke bawah.
“Upaya peningkatan PAD harus dilakukan tanpa membebani masyarakat golongan menengah ke bawah, dan tetap memperhatikan keadilan sosial,” demikian penegasan Fraksi PPP dalam dokumen pandangan umumnya dibacakan Tia Aprilia Modanggu .
Minta Belanja Daerah Beri Manfaat Langsung
Selain persoalan pendapatan, PPP menyoroti arah penggunaan anggaran daerah.
Fraksi ini meminta pemerintah memprioritaskan belanja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan menjadi perhatian.
PPP juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar penyerapan anggaran. Setiap program harus menghasilkan keluaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prinsip efisien, efektif, hemat, dan tepat sasaran harus menjadi pedoman seluruh perangkat daerah.
Tekankan Transparansi dan Pemerataan Anggaran
Dalam pandangan umumnya, PPP turut meminta pemerintah membuka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran kepada publik.
Pemerintah perlu menyajikan data lengkap mengenai lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta mekanisme pengendalian kebocoran anggaran.
Fraksi ini juga mengingatkan agar pemerintah tidak memusatkan alokasi anggaran di satu wilayah. Pemerataan pembangunan antarkecamatan dan kelurahan, terutama di daerah tertinggal dan terpencil, harus mendapat perhatian.
Meski menyampaikan sejumlah catatan strategis, Fraksi PPP menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk melanjutkan pembahasan di Badan Anggaran DPRD. (dan)
