BINADOW.ID, BOROKO – Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang berujung pada pemecatan petugas kebersihan menuai kritik keras dari DPRD Bolmut. Wakil Ketua I DPRD Bolmut, Drs. Salim Bin Abdullah (SBA), mendesak Bupati untuk tidak menutup mata dan mengevaluasi kebijakan tersebut demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
SBA menegaskan bahwa DPRD Bolmut prihatin dengan situasi yang muncul akibat kebijakan DLHK. “DPRD Bolmut meminta kepada Bupati untuk tidak menutup mata terhadap situasi yang terjadi terkait kebijakan DLHK. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, SBA mempertanyakan esensi kebijakan yang dinilai meresahkan tersebut. “DPRD Bolmut menilai kebijakan DLHK sebagai tindakan yang meresahkan. Apakah kita akan memilih untuk tutup mata terhadap kebutuhan dasar rakyat kecil ataukah mendengarkan suara hati nurani?” tanya Drs. Salim Bin Abdullah dengan nada tajam.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang untuk memastikan keberpihakan kepada rakyat. “Apakah kebijakan ini berpihak pada rakyat kecil yang gigih bekerja untuk menghidupi keluarganya, ataukah justru memihak pada kepentingan-kepentingan tertentu yang tak terlihat?” tegasnya.
Menyikapi polemik ini, SBA mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pemerintah daerah, DPRD, dan stakeholder terkait untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. “Kami mengharapkan adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah daerah, DPRD, dan stakeholder terkait untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak,” tambahnya.
Penulis: Ramdan Buhang
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar