JAKARTA, BINADOW.COM – Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menegaskan bahwa strategi ini akan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah perubahan kebijakan global.
Prabowo Siapkan Tiga Strategi Utama
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyusun tiga langkah utama untuk menghadapi gejolak ekonomi global.
“Presiden Prabowo memahami dinamika geopolitik dan perdagangan dunia. Dengan strategi yang matang, Indonesia dapat menghadapi kebijakan tarif baru Amerika Serikat tanpa terguncang,” terang Noudhy dalam keterangan resmi pada 3 April 2025.
Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor minimal 10 persen bagi berbagai negara. Indonesia terkena dampak dengan tarif sebesar 32 persen, menurut unggahan Gedung Putih di Instagram.
Perluasan Mitra Dagang
Indonesia memperkuat kemitraan dengan berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Salah satu langkah utama adalah pengajuan keanggotaan dalam BRICS, yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
“Bergabung dengan BRICS akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global,” ujar Noudhy.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama ASEAN, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Perjanjian ini mencakup 27 persen perdagangan dunia.
Indonesia juga memiliki perjanjian lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta kerja sama bilateral dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam
Prabowo mempercepat hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai ekspor dan mengurangi ketergantungan pada bahan mentah. Salah satu contoh keberhasilannya adalah industri nikel. Nilai ekspor nikel dan turunannya meningkat dari US$ 3,7 miliar pada 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada 2022.
Pada 24 Februari 2025, Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola hilirisasi di berbagai sektor.
“BPI Danantara akan membiayai proyek hilirisasi di sektor mineral, perkebunan, kelautan, hingga kehutanan,” jelas Noudhy.
Dengan hilirisasi yang lebih luas, Indonesia bisa meningkatkan daya saing ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Penguatan Konsumsi Dalam Negeri
Prabowo juga memperkuat daya beli masyarakat melalui berbagai program kesejahteraan. Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Selain itu, pemerintah akan membangun 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka jutaan lapangan pekerjaan.
“Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor,” kata Noudhy.
Dengan konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan Tarif Impor AS
Presiden Trump mengumumkan kebijakan “Reciprocal Tariffs” atau Tarif Timbal Balik pada 2 April 2025. Tarif minimum 10 persen berlaku untuk semua produk impor, tetapi beberapa negara terkena tarif lebih tinggi.
Kamboja mendapatkan tarif tertinggi, sementara Singapura hanya dikenakan 10 persen. Indonesia dan Taiwan sama-sama menghadapi tarif 32 persen.
Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat ekonomi AS dan melindungi tenaga kerja dalam negeri.
Meski demikian, dengan strategi perdagangan yang kuat, hilirisasi industri yang agresif, dan konsumsi domestik yang stabil, Prabowo yakin Indonesia tetap bisa tumbuh di tengah ketidakpastian global.
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar