BOROKO, BINADOW.COM — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menganggap remeh proses pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Setelah penyampaian resmi Ranperda oleh Pemerintah Daerah dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa, (24/6/2025), agenda berikutnya akan memasuki pembahasan di tingkat komisi hingga Badan Anggaran (Banggar). Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pada tahap krusial ini, kehadiran langsung kepala OPD adalah keharusan mutlak, bukan opsional.
“Fraksi PDI Perjuangan tidak akan mentolerir bila ada kepala dinas yang hanya mengirim utusan atau staf teknis. Ini agenda strategis, bukan sekadar administrasi,” tegas Abdul Zamad Lauma, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, mewakili Ketua Fraksi Dewi Zandra Astuti Mondo, kepada media ini, usai rapat Paripurna.
Menurutnya, pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan hanya soal angka-angka, tetapi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan. Karena itu, kepala OPD sebagai penanggung jawab program dan realisasi anggaran harus hadir secara fisik dan memberikan penjelasan langsung di hadapan DPRD.
“Jangan sampai saat ditanya soal realisasi program, hanya dijawab oleh staf yang tidak tahu teknis kebijakan. Ini melecehkan fungsi pengawasan DPRD,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan menyebut bahwa momen pembahasan di komisi dan Banggar adalah ruang untuk menggali data, mengklarifikasi capaian, dan mengurai kendala pelaksanaan program. Ketidakhadiran kepala OPD justru akan mempersulit proses pengambilan keputusan dan memperpanjang waktu pembahasan yang mestinya bisa efisien.
“Kalau mereka tak hadir, artinya mereka tidak serius menjalankan anggaran. Jangan salahkan DPRD jika nanti ada catatan keras atau pemotongan alokasi anggaran pada tahun berikutnya,” ujar Lauma.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Bupati untuk mengeluarkan instruksi resmi yang mewajibkan seluruh kepala perangkat daerah hadir secara penuh selama proses pembahasan berlangsung. Fraksi juga membuka kemungkinan untuk mengusulkan sanksi administratif bagi OPD yang tetap abai.
“Tidak ada alasan. Ini agenda akuntabilitas publik. Kepala OPD yang tak hadir harus dievaluasi,” tegasnya.
DPRD Bolmut dijadwalkan mulai melakukan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dalam forum-forum teknis mulai pekan ini. Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan mengawal ketat proses ini, sekaligus menilai komitmen moral dan profesionalitas setiap perangkat daerah terhadap tanggung jawab anggaran.
Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.
Komentar