Oleh: Kurniawan Golonda
Setiap tahun, perayaan hari ulang tahun daerah selalu dipenuhi panggung seremoni, pidato pejabat, dan deretan capaian yang dipamerkan kepada publik. Namun di balik kemeriahan HUT ke-19 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), masih ada pertanyaan yang terus hidup di tengah masyarakat, apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan mereka?
Sebagai daerah otonom yang telah berdiri hampir dua dekade, Boltara seharusnya mulai menikmati hasil dari cita-cita besar pemekaran. Pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat semestinya tidak lagi menjadi sekadar janji tahunan.
Pemerintah tentu memiliki data untuk menunjukkan keberhasilan. Angka pertumbuhan ekonomi dipublikasikan, pembangunan infrastruktur terus dilaporkan, hingga berbagai penghargaan dipamerkan sebagai bukti kemajuan daerah. Dalam ruang birokrasi, semua tampak bergerak ke arah yang baik. Namun fakta sosial tidak selalu hidup di dalam statistik.
Di tengah narasi kemajuan daerah, masih banyak anak muda Boltara yang memilih keluar daerah demi mencari pekerjaan. Lapangan kerja di Boltara belum cukup mampu menahan arus perantauan. Sebagian masyarakat masih menggantungkan harapan ekonomi di luar daerah karena peluang hidup yang layak di kampung sendiri belum benar-benar tersedia.
Pada saat yang sama, kesenjangan sosial antara pejabat pemerintahan dan masyarakat terlihat semakin kentara. Di tengah kehidupan masyarakat yang masih bergulat dengan kebutuhan dasar dan ketidakpastian ekonomi, gaya hidup pejabat justru terlihat menikmati stabilitas yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Situasi ini perlahan menghadirkan jarak antara pemerintah dan rakyatnya sendiri.
Pemerintah memang membutuhkan citra. Di era digital, publikasi dan pencitraan menjadi bagian dari politik pemerintahan. Masalah muncul ketika pemerintah lebih sibuk mengelola persepsi dibanding menyelesaikan akar persoalan masyarakat. Kamera dan publikasi kadang bekerja lebih cepat daripada perubahan nyata. Akibatnya, seremoni menjadi semakin meriah, tetapi kritik publik juga semakin keras.
Boltara tentu tidak bisa disebut gagal. Banyak kemajuan yang memang patut diapresiasi. Infrastruktur terus bergerak, pelayanan pemerintahan semakin terbuka, dan daerah ini perlahan berkembang dibanding masa awal pemekaran. Namun refleksi usia ke-19 seharusnya tidak berhenti pada tepuk tangan dan baliho ucapan HUT. Usia daerah bukan sekadar angka perayaan, melainkan momentum evaluasi yang jujur.
Sudahkah APBD benar-benar menyentuh masyarakat kecil? Mengapa sebagian besar warga masih merasa jauh dari kesejahteraan yang dijanjikan sejak awal pemekaran? Mengapa anak-anak muda masih melihat masa depan di luar kampungnya sendiri? Dan apakah pemerintah hari ini masih cukup terbuka menerima kritik di tengah budaya pencitraan yang semakin dominan?
Daerah akan sulit maju jika kritik selalu dianggap musuh dan ancaman. Padahal kritik adalah tanda bahwa masyarakat masih peduli terhadap masa depan daerahnya.
HUT ke-19 Boltara seharusnya menjadi ruang perenungan bersama bahwa kemajuan tidak cukup diukur dari baliho, video seremoni, atau deretan angka statistik.
Kemajuan sejati hanya bisa dilihat dari kehidupan masyarakat yang benar-benar berubah, ekonomi yang lebih baik, lapangan kerja yang tersedia, pendidikan, layanan kesehatan, dan anak-anak muda tidak lagi merasa harus meninggalkan kampungnya demi masa depan.
Sebab pada akhirnya, data bisa disusun, citra bisa dibangun, tetapi fakta akan tetap hidup di tengah masyarakat.
(Penulis adalah Wakil Pemimpin Redaksi di Faktara.id dan Redaktur Pelaksana di Mediasatu.co dengan jenjang kompetensi wartawan madya.) **
